Pimpinan Sementara DPRD Kubu Raya Zulkarnaen dan Teguh Wibowo

Kubu Raya, BerkatnewsTV. Saat ini pimpinan sementara DPRD Kubu Raya sedang membentuk fraksi-fraksi, yang merupakan perpanjangan tangan dari partai politik di lembaga DPRD.

Tercatat ada 10 partai politik yang memiliki keterwakilan duduk di lembaga legislatif tersebut, berdasarkan hasil pemilu legislatif 2019.

Ke-10 partai politik itu yakni PDIP (8 kursi), Golkar (4 kursi), Gerindra (4 kursi), Demokrat (6 kursi), PAN (4 kursi), PKS (4 kursi), Nasdem (4 kursi), PKB (4 kursi), PPP dan Hanura masing-masing 3 kursi.

Meskipun ada 10 parpol, namun menurut Ketua Sementara DPRD Kubu Raya, Zulkarnaen akan ada delapan fraksi yang bakal terbentuk.

Kedelapan fraksi itu antara lain Fraksi PDIP, Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat, Fraksi Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi PAN, Fraksi Nasdem, Fraksi PKB.

Sedangkan PPP dan Hanura akan bergabung dengan fraksi lain. Seperti PPP dikabarkan akan bergabung dengan Fraksi Golkar dan Hanura bergabung dikabarkan bergabung dengan Fraksi PKB.

“Artinya ada enam fraksi utuh dan dua fraksi gabungan. Tapi kita masih menunggu dari masing-masing partai untuk menyampaikannya untuk kemudian disahkan. Untuk satu fraksi minimal empat kursi,” jelas Zulkarnaen.

Terpisah, Ketua DPC Partai Hanura Kubu Raya Benny Haryanto memastikan Hanura tidak akan bergabung dengan PPP untuk membentuk satu fraksi.

“Mungkin dengan yang lain. Tapi belum bisa kita sampaikan karena masih sedang melakukan komunikasi politik. Yang jelas tidak dengan PPP,” kata Benny.

Kabar yang beredar, menyebutkan bahwa partai besutan OSO ini akan bergabung dengan PKB untuk membentuk satu fraksi. Sehingga jika bergabung, maka total fraksi ini menjadi tujuh kursi.

Langkah yang sama bakal juga dilakukan PPP yang kabarnya akan bergabung dengan Partai Golkar. Sehingga total fraksi ini menjadi tujuh kursi.

Dengan demikian, dua fraksi ini akan memiliki jumlah suara lebih banyak ketimbang fraksi utuh lainnya yang memiliki kursi kurang dari 7 (kecuali PDIP).

Hal ini tentu akan berdampak positif terhadap pengambilan keputusan politik di setiap kebijakan-kebijakan tertentu. Termasuk jika dalam penentuan suara melalui voting.(rob)