Jakarta, BerkatnewsTV. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp400 miliar di tahun 2026 ini untuk mengejar target swasembada bawang putih dalam kurun waktu tiga tahun kedepan. Anggaran tersebut untuk memperbanyak produksi bawang putih dalam negeri guna menekan ketergantungan impor.

“Bapak Presiden ingin swasembada. Karena itu ekosistemnya kita bangun dari benih sampai konsumsi. Dulu pendekatannya parsial sehingga tidak jalan. Sekarang kita kawal bersama, tiga tahun insyaallah bisa swasembada,” kata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Hal itu disampaikannya saat rakor pengembangan bawang putih pada Rabu (1/6/2026) bersama petani penangkar, PTPN, ID Food, Bulog dan pihak swasta.

Menurut Amran, fokus utama saat ini adalah menyiapkan benih untuk mendukung produksi. Pemerintah hadir sebagai penggerak utama dengan memberikan bantuan benih, alsintan, serta menjamin penyerapan hasil produksi. Harga Pembelian Pemerintah (HPP) bawang putih basah juga disiapkan agar petani memperoleh keuntungan yang layak dan memiliki kepastian usaha.

“Kita support petani. HPP bawang putih basah disiapkan supaya petani tidak rugi. Pemerintah hadir sebagai trigger untuk menggerakkan produksi bawang putih nasional. Swasta, kami kawal. Dan impor kita tekan kerannya,” tegasnya.

Ia menjelaskan bantuan benih akan difokuskan untuk memperkuat produksi benih nasional. Benih yang dihasilkan petani, swasta, dan PTPTN III, nantinya akan diserap oleh ID Food dan Bulog yang akan didistribusikan kembali untuk memperluas areal tanam sehingga tercipta siklus produksi yang berkesinambungan.

“Silakan menjadi penangkar, kemudian jual ke ID Food, Bulog. Ekosistem ini harus berjalan dari benih sampai konsumsi. Gudang dan penyerapan akan kita siapkan bersama Bulog dan ID Food. HPP dan HET ditentukan supaya semua jelas dan tidak ada yang dirugikan,” ujarnya.

Selain benih, Kementan juga akan membantu alat mesin pertanian seperti kultivator dalam bentuk pinjaman yang dapat dikelola secara bergilir antarkelompok tani. Dengan sistem tersebut, bantuan pemerintah diharapkan dapat dimanfaatkan lebih luas dan berkelanjutan.

Lahan Lima Ribu Ha dan Bantuan Rp75 Juta per Ha

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menjelaskan, arah kebijakan pemerintah tidak lagi semata-mata bertumpu pada pertimbangan harga yang lebih murah dari produk impor, melainkan pada upaya memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.

“Kalau atas dasar efisiensi mungkin impor bisa dibenarkan. Tapi atas dasar survival of the country, itu tidak bisa dibenarkan. Kita ingin petani kita hidup dan Indonesia tidak terus bergantung pada negara lain,” jelasnya.

Baca Juga:

• Firman’s Group Dukung Swasembada Bawang Putih Nasional
• Mentan Dukung Firmans Grup Bangun Pabrik Hilirisasi Pertanian

Menurutnya, pemerintah berharap pengurangan impor sudah mulai dilakukan secara bertahap mulai pertengahan tahun depan seiring meningkatnya produksi dalam negeri.

“Kita berharap mulai pertengahan tahun depan sudah ada pengurangan kuota impor. Memang tidak langsung besar, tetapi begitu bibit sudah cukup, kita bisa produksi massal. Tujuan akhirnya adalah bawang putih yang kita konsumsi berasal dari hasil produksi petani sendiri,” ujarnya.

Ia sebutkan tantangan pengembangan bawang putih sekarang adalah pembibitan. Karena itu, pemerintah menyiapkan program perbenihan dengan pola bergulir. Tahun ini, APBN mendukung perbenihan seluas 5.000 hektare dengan bantuan benih sekitar Rp75 juta per hektare. Setelah panen, petani mengembalikan benih sebesar satu setengah kali dari jumlah yang diterima untuk kemudian disalurkan kembali untuk perbenihan.

“Kalau bibit tersedia dan petani untung, pasti petani menanam. Dengan pola ini, kita optimistis dalam tiga sampai empat tahun impor bawang putih akan terus turun, syukur-syukur bisa nol,” pungkasnya.

Firman Grup Dukung Swasembada Bawang Putih

Sementara Firmans Grup melalui anak perusahaannya PT Energi Komoditi Internasional (EKI) menyatakan dukungannya terhadap program swasembada bawang putih.

“Dukungan itu kami akan berinvestasi di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat dengan lahan yang sudah disiapkan sekitar dua ribu hektare,” kata CEO Firman Grup Hendra Firmansyah.

Lokasi penananman tersebut di tiga kabupaten yakni Tana Toraja sekitar 1.000 hectare, Bantaeng 500 hektare, Mamasa 500 hektare serta lahan milik PTPN 1 500 hektare.

“Kami akan menggandeng petani dan mereka yang melakukan produktifitas berhak mendapatkan income dan insentif ketika terdapat peningkatan produksi,” ujarnya.

Ia sebutkan, pihaknya bersama PTPN 1 dan Pemprov Sulawesi Selatan sudah melakukan survey ke lokasi. Dan telah ditindak lanjuti penandatanganan MoU dengan Perseroda Sulsel PT Sulsel Andalan Energi dan Perumda Agri Bisnis Sulsel.(tmB/rob)