loading=

DPRD Kubu Raya Dorong 28 Ribu Ha Untuk Lahan Pertanian

DPRD Kubu Raya Dorong 28 Ribu Ha Untuk Lahan Pertanian
Wakil Bupati Kubu Raya Sukiryanto menyerahkan penyampaian pidato Bupati Kubu Raya tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kubu Raya tahun anggaran 2025 kepada pimpinan DPRD Kubu Raya. Foto: dian/berkatnewstv

Kubu Raya, BerkatnewsTV. Delapan Fraksi DPRD Kubu Raya menyetujui penyampaian pidato Bupati Kubu Raya tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kubu Raya tahun anggaran 2025.

Namun hampir sebagian Fraksi ikut mendorong percepatan pembentukan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2PB) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang diberi deadline oleh pusat pada bulan Juli mendatang sebanyak 28 ribu Haktare.

Saat ini kawasan tersebut sudah di petakan oleh BPN, namun kawasan yang diajukan tidak boleh termasuk ke pemukiman.

Ketua DPRD Kubu Raya Johan Saimima menyatakan kawasan untuk program ketahanan pangan ini baru tersedia 16 ribu Hektare.

“Tata ruang sudah dipersiapkan oleh dinas teknis. Kami dalam pekan ini akan berkunjung ke pusat berkaitan dengan program LP2B ini,” tutur Johan, usai Rapat Paripurna Penyampaian Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Pidato Bupati Kubu Raya mengenai Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kubu Raya TA 2025, Rabu (17/6/2026).

Baca Juga:

Kubu Raya memang terpilih dalam program LP2B, namun Johan masih belum dapat memberikan keterangan daerah mana saja yang ditunjuk oleh pusat dalam membangun kawasan tersebut.

“Kita belum tahu daerah mana saja. Yang jelas Kubu Raya sudah ditunjuk dan segera menyelesaikan persyaratannya,” jelasnya.

Sementara Wakil Bupati Kubu Raya Sukiryanto menyampaikan banyak kawasan yang telah tutup beroperasi lama.

“Di Kubu Raya ini sudah banyak HGB yang sudah terbengkalai. Begitu pula sejumlah HGU, contohnya kawasan Barito WBA itu,” jelasnya.

Meski demikian Sukiryanto memberikan saran pengajuan kawasan LP2B ini masuk ke Bank Tanah. Satu diantaranya sumbangsih dari pihak ketiga ada kawasan 10 Haktare yang akan dijadikan kawasan Sekolah Rakyat atau SR.

“Ketika syarat sudah diajukan ada penyumbang seperti PT Wilmar kita apresiasi telah menyumbang 10 Ha untuk SR. Tentulah ketika lahan tersebut sudah tersedia maka pembangunan akan dimulai oleh pusat,” terangnya. (dian)