Kubu Raya, BerkatnewsTV. Sumber dana earnmark atau dana yang telah diperuntukan di tahun 2025 menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah di tahun berikutnya, besaran Silpa ini pun lebih besar ketimbang di 2024 yakni Rp13,40 miliar.
Sedangkan di 2024 sebesar Rp5,09 miliar meski begitu Bupati Kubu Raya Sujiwo optimis Silpa ini akan terserap di 2026 yang tentunya akan dieksekusi sesuai dengan postnya masing-masing.
“Kita anggarkan kembali di tahun berikutnya, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menkeu RI yang meliputi DAU Kesehatan, Pendidikan, DAK non fisik, DBH Sawit, Dana BOK di BLUD dan dana BOSP,” terangnya saat menyampaikan Pidato Bupati Kubu Raya di sidang paripurna DPRD tentang Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025, Senin (15/6/2026).
Di sisi lain, aset Pemkab Kubu Raya mengalami kenaikan sebesar Rp2,65 triliun meningkat sebesar Rp317,39 miliar sedangkan di 2024 hanya Rp2,33 triliun yang diantaranya kewajiban sebesar Rp21,79 miliar dan ekuitas sebesar Rp2,63 triliun.
“Dengan demikian maka jumlah kewajiban dan ekuitas sebesar Rp2,63 triliun. Nilai tersebut lebih besar dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp317,39 miliar,” lanjutnya.
Baca Juga:
- Realisasi APBD Kubu Raya 2024 Diatas 90 Persen Bersifat Unaudited
- APBD Kubu Raya 2025 Meningkat Rp 1,981 Triliun
Sementara Ketua DPRD Kubu Raya Johan Saimima menyampaikan terjadinya Silpa akibat berbagai agenda nasional yang dilimpahkan ke Kabupaten Kubu Raya salah satunya pesta demokrasi atau Pilkada yang membutuhkan banyak pembiayaan.
“Kami di legislatif mengharapkan fiskal-fiskal seperti ini dapat kembali normal di tahun berikutnya,” tuturnya.
Wakil Ketua DPRD Kubu Raya Jainal Abidin menegaskan Silpa sebesar Rp13,40 miliar itu memang terjadi kendati pun adanya Silpa tidak merusak rencana pembangunan yang sedang berjalan maupun keadaan keuangan daerah.
“Dari yang disampaikan dalam pidato Bapak Bupati tadi ada kenaikan pendapatan baik itu transfer daerah maupun PAD meningkat dibandingkan di tahun 2024. Terkait dengan Silpa di 2025 akan dimasukan lagi ke tahun anggaran 2026,” tambahnya.
Walaupun demikian, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengatakan kerja keras antara pihak eksekutif dan legislatif Kubu Raya hingga saat ini menunjukkan nilai positif dalam menyelenggarakan keuangan daerah hal tersebut terbukti dengan capaian ke-12 kalinya predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) anggaran 2025 dari BPK perwakilan Kalbar.
“Kita apresiasi kerja semua pihak baik itu pemerintah dan DPRD yang berhasil bekerja keras menghantarkan Kabupaten Kubu Raya mendapatkan predikat WTP ke-12 kalinya. Kita juga akan terus pertahankan WTP ini agar keuangan Pemkab Kubu Raya semakin baik kedepanya,” pungkasnya. (dian)
