Pontianak, BerkatnewsTV. Gubernur Kalbar Ria Norsan menilai desa memiliki posisi yang sangat strategis sebagai ujung tombak pembangunan nasional.
Karena itu, kepala desa dituntut mampu menjadi pemimpin yang adaptif dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan pemerintah.
“Saat ini desa menjadi perhatian utama karena desa adalah ujung tombak pembangunan. Di Kalbar terdapat sekitar 2.046 desa. Dengan banyaknya program pemerintah yang masuk ke desa, kepala desa harus siap menerima dan menjalankan program tersebut demi kepentingan masyarakat,” ungkapnya saat menyaksikan Pengukuhan Pengurus DPD Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Kalbar, Kamis (9/7/2026).
Norsan tegaskan kepala desa bukan hanya berperan sebagai administrator pemerintahan, melainkan juga pemimpin yang bertanggung jawab terhadap kemajuan wilayahnya.
“Kepala desa adalah pemimpin di tingkat desa, komandan pembangunan di wilayahnya masing-masing. Kepemimpinan yang baik akan menentukan maju atau tidaknya sebuah desa,” tegasnya.
Salah satu program strategis yang saat ini tengah dijalankan pemerintah adalah pembentukan Koperasi Merah Putih di setiap desa. Keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada kepemimpinan kepala desa.
“Program Koperasi Merah Putih akan dikomandoi oleh kepala desa. Karena itu saya berharap seluruh kepala desa dapat menjadi motor penggerak agar program ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” jelasnya.
Baca Juga:
Berdasarkan data tahun 2025 tentang status desa di Kalbar, sebanyak 1.045 desa telah berstatus mandiri, 529 desa berstatus maju, dan 472 desa berstatus berkembang.
“Alhamdulillah, desa tertinggal sudah tidak ada lagi di Kalbar. Ini patut kita syukuri. Namun pekerjaan kita belum selesai. Kita ingin seluruh desa semakin maju, semakin mandiri, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya,” harapnya.
Ia menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk terus mendukung pembangunan desa melalui komunikasi dan koordinasi yang baik.
“Kalau ada kebutuhan pembangunan dari desa, silakan berkomunikasi dengan pemerintah provinsi. Kami siap membantu sesuai kewenangan yang dimiliki. Yang terpenting, koordinasi dan komunikasi harus terus dibangun,” katanya.
Sementara itu, Ketua Umum PKDI, Sujiono, menegaskan PKDI bukan sekadar organisasi profesi, melainkan wadah memperkuat kebersamaan, meningkatkan kapasitas kepala desa, serta mendorong kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Organisasi ini bukan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. PKDI harus menjadi tempat saling belajar, saling menguatkan, dan bersama-sama mencari solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi desa,” jelasnya.
Sujiono juga mengajak seluruh kepala desa untuk terus mengawal dan menyukseskan berbagai program pemerintah, baik di tingkat nasional maupun daerah.
“Kita adalah pelaksana terdepan pemerintahan di desa. Karena itu mari kita kawal dan sukseskan program Presiden Bapak Prabowo Subianto, sekaligus mendukung program Bapak Gubernur Kalimantan Barat. Tidak ada pemimpin yang ingin rakyatnya menderita. Semua memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.(tmB)
