Pontianak, BerkatnewsTV. Pemprov Kalbar telah mengalokasikan anggaran untuk penanganan karhutla di Kalbar sebesar Rp60 miliar yang diposkan dari Biaya Tak Terduga (BTT) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Dari angka tersebut, Rp40 miliar diantaranya kucuran dari pemerintah pusat untuk membantu penanganan karhutla.
“Dana BTT itu kita geser Rp20 miliar untuk penanganan karhutla kemudian tambahan dari pusat Rp40 miliar jadi total Rp60 miliar,” ungkap Gubernur Kalbar Ria Norsan usai rapat paripurna pandangan akhir fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD 2026 pada Jumat (12/9/2026).
Norsan sebutkan, Rp60 miliar tersebut akan digunakan antara lain untuk penanganan karhutla di Kalbar seperti operasi pemadaman, logistik, sarana dan prasarana, kebutuhan relawan damkar, evakuasi, peralatan, air bersih hingga bantuan Kesehatan.
“Anggaran karhutla ini juga bagian dari saran dan masukan teman-teman di DPRD Kalbar,” ucapnya.
Baca Juga:
- Anggaran Penanganan Karhutla Ditambah di Perubahan APBD Kalbar 2026
- Anggaran Karhutla Melalui ADD akan Direvisi
Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus Kurniawan mengajak seluruh elemen masyarakat membantu penanganan karhutla di Kalbar. Sebab ia melihat masih ada Sebagian masyarakat yang hanya sekadar menjadi penonton.
“Jangan hanya menonton. Saya lihat selama ini ada yang hanya menonton. Kita ingin semua ikut bergerak membantu pemerintah menangani Karhutla,” harapnya.
Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming saat meninjau karhutla di Kubu Raya Kalimantan Barat pada Kamis (10/9/2026) malammenekankan pentingnya strategi pemadaman yang terukur, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan. Selain efektivitas penanganan, keselamatan personel yang bertugas juga menjadi perhatian utama.
“Penanganan Karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman titik api, tetapi harus diikuti dengan perhatian terhadap masyarakat yang terdampak. Jaminan kesehatan, keberlangsungan pelayanan pendidikan, serta distribusi kebutuhan dan logistik bagi masyarakat terdampak kabut asap harus tetap dipastikan.
“Kita harus pastikan pemadaman berjalan efektif, personel aman, dan masyarakat terdampak tetap mendapatkan layanan dasar,” tegasnya.(rob)
