Pontianak, BerkatnewsTV. Pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar tingkat Provinsi Kalimantan Barat 2026 diwarnai ketegangan setelah munculnya keputusan juri yang dianggap tidak konsisten. Insiden tersebut melibatkan Regu C dari SMAN 1 Pontianak dan Regu B dari SMAN 1 Sambas dalam sebuah pertanyaan krusial mengenai proses pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Kronologi Kejadian
Dalam potongan rekaman yang beredar, Regu C menjawab pertanyaan juri dengan menjelaskan bahwa anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden. Namun, jawaban tersebut langsung dinyatakan salah oleh dewan juri, yang mengakibatkan Regu C mendapat pengurangan nilai sebesar 5 poin.
Sesuai aturan lomba, pertanyaan yang salah kemudian dilempar kepada regu lain. Regu B yang mendapatkan kesempatan tersebut memberikan jawaban yang secara substansi sama persis dengan apa yang disampaikan oleh Regu C sebelumnya. Ironisnya, juri kali ini menyatakan jawaban tersebut benar dan memberikan nilai 10 kepada Regu B.
Debat Panas dan Alasan Juri
Sadar akan ketidakadilan tersebut, Regu C segera melayangkan protes di atas panggung. Mereka menyampaikan bahwa jawaban yang mereka sampaikan sebelumnya sama dengan jawaban dari regu B.
Merespons protes tersebut, dewan juri memberikan alasan yang berubah-ubah. Awalnya, juri menyatakan bahwa Regu C tidak menyebutkan keterlibatan “DPD”. Setelah regu C menegaskan kembali bahwa kata tersebut sudah diucapkan, juri lain berdalih bahwa “artikulasi” atau kejelasan suara Regu C kurang baik. Sehingga juri merasa benar dalam memberikan nilai minus.
Baca Juga:
- 32 SMP Adu Kecerdasan di Lomba Cerdas Cermat di Al-Fityan
- Indonesia Muda Juara II LCC, Pemantik Siswa Tingkatkan Prestasi
Sikap Penyelenggara
Suasana semakin memanas ketika MC yang memandu acara berusaha menenangkan situasi. Ia menegaskan bahwa juri yang bertugas adalah sosok yang kompeten dan keputusan mereka bersifat mutlak. Peserta yang merasa dirugikan hanya disarankan untuk melihat tayangan ulang setelah seluruh perlombaan selesai.
Perspektif Profesionalisme
Kejadian ini menjadi catatan serius dalam manajemen acara akademik. Jika merujuk pada prinsip tata kelola yang profesional, transparansi dan konsistensi penilaian adalah kunci utama untuk menjaga integritas sebuah kompetisi. Adanya standar ganda dalam penilaian tidak hanya merugikan peserta secara poin, tetapi juga berisiko merusak reputasi penyelenggara di mata publik.
Hingga berita ini diturunkan, video cuplikan yang diunggah oleh akun Instagram @smansaptk.informasi tersebut terus mendapat sorotan dari netizen. Mereka menyayangkan kurangnya akuntabilitas juri dalam menanggapi fakta objektif di lapangan. Salah satunya, dari akun dengan nama @harisson_azroi yang merupakan akun Instagram milik Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
“Di era digital ini, sekelas MPR harus nya punya perekam digital yang dapat diputar setiap saat pada saat pertandingan berlangsung terutama pada saat ada protes, atau pada saat dewan juri sedang tidak konsentrasi,” ungkapnya.
