Kubu Raya, BerkatnewsTV. Menjelang pilkada serentak di Kubu Raya tahun 2024, sebanyak 80 KK atau 300 jiwa warga RT 03 RW 23 Komplek Star Borneo Resident 7 Desa Ampera Raya Kecamatan Sui Ambawang kembali menyatakan menolak menjadi warga Kubu Raya.
Ketua RT 03 RW 23 Komplek Star Borneo Resident 7, Muslimin merasa dampak dari sosialisasi Permendagri Nomor 52 tahun 2020 mungkin akan berdampak untuk urusan layanan masyarakat.
Walaupun, sejauh ini Pemkot masih ada melakukan pelayanan urusan administrasi penduduk dan layanan lainnya.
“Kita tidak tahu setelah ini (sosialisasi Permendagri) tetapi hingga semalam kami masih dilayani pihak Pemkot, PBB dan bantuan kami masih dapat. Termasuk layanan air PDAM masih di wilayah Kota Pontianak,” ucapnya usai sosialisasi Permendagri Nomor 52 tahun 2020 di Desa Ampera Raya Kecamatan Sui Ambawang, Minggu (11/8).
Baca Juga:
- Warga Kubu Raya Jangan Tutup Pintu, 1.635 Pantarlih Bakal Datang ke Rumah
- Parpol Kritisi DPT Kubu Raya Soal Pemilih Perum IV
Menurutnya sejak 2016 menempati komplek itu, semua urusan kependudukan berada di Pemkot Pontianak. Kendatipun garis kependudukan wilayah Kubu Raya masuk di wilayahnya, Muslimin bersama warga setempat bersikukuh menerima dampak dari penolakan ini.
“Kami siap menanggung segala resiko yang akan kami hadapi nanti kedepannya,” katanya, disambut sorak siapp sejumlah warga yang ikut menghadiri.
Ketua KPU Kubu Raya, Kasiono menyatakan pada Pilkada nanti tidak ada menurunkan petugas pantarlih untuk melakukan coklit kepada warga Desa Ampera Raya di daerah yang masih berstatus KTP Pontianak.
Desa Ampera Raya memiliki layanan tujuh TPS. Untuk di wilayah Komplek Star Borneo Resident 7 tidak akan ada TPS.
“Informasi dari Kota juga ada sejumlah warga tidak mau di coklit ditawarkan ke Kubu Raya juga tidak mau. Maunya mereka Golput,” ungkapnya.(dian)
