Pontianak, BerkatnewsTV. Setelah pejabat eselon III dan IV dilakukan penggantian, dalam waktu dekat Gubernur Kalbar Sutarmidji kembali akan melakukan perombakan terhadap kabinetnya.
Kali ini pejabat eselon II atau Kepala OPD yang menjadi target perombakan besar-besaran. Tak tanggung-tanggung, jumlahnya kurang lebih mencapai 15 orang.
“Kemungkinan minggu depan akan melantik eselon II, ada 14 atau 15 eselon yang bakal dilantik,” tegas Sutarmidji usai melantik Sekda Kalbar A.L. Leysandri waktu lalu di Kantor Gubernur Kalbar.
Ia menyatakan bahwa tidak akan segan-segan mengganti Kepala OPD yang dinilai banyak temuan-temuan.
“OPD kalo ada temuan-temuan itu banyak dan signifikan, sudah, kita akan ganti kepalanya,” ucapnya.
Apalagi Sutarmidji mengungkapkan hampir seluruh OPD Pemprov Kalbar atau 99 persen berstatus zona merah berdasarkan hasil penilaian Ombudsman Kalbar.
Ironisnya, hanya satu OPD yang hanya masuk dalam status zona hijau yakni DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu).
Kuat dugaan, kekecewaan Sutarmidji untuk mengganti 15 Kepala OPD nya juga erat kaitannya atas hasil audit BPK RI terhadap LHP Keuangan Pemprov Kalbar TA 2018 yang memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
“Transparansi program dan anggaran itu penting, hindari penyimpangan-penyimpangan penggunaan anggaran terutama yang rutin. Kalo masalah belanja modal lewat tender, tapi kalo rutin itu tidak boleh ada penyimpangan,” tegasnya.(tm)
