Singkawang, BerkatnewsTV. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD menjadi narasumber tunggal dalam acara Dialog Kebangsaan yang bertajuk “Dalam rangka memperkuat Singkawang sebagai kota Tertoleran di Indonesia” yang dihadiri ribuan warga Singkawang di Gedung Sunmoon, Senin (4/3).
Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila memberikan pencerahan soal kebangsaan, terutama terkait Demokrasi Politik dihadapan para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, perwakilan Ormas, OKP, dan unsur pemerintahan di lingkup Pemkot Singkawang.
Mahfud MD dalam dialognya banyak menyinggung soal sejarah Islam seperti perkembangan Islam di Madinah. Menurutnya, diutusnya Muhammad SAW juga membawa agama yang lurus tapi toleran. Karena pada saat itu Madinah pun dihuni penduduk non Muslim. Tapi Islam melindungi kebebasan penduduk lainya menganut dan menjalankan agama yang dianut mereka.
“Islam itu mengajarkan kedamaian dan toleran itu sendiri,” katanya.
Jika dikaitkan dengan Indonesia, sebuah negara yang komplit, majemuk penduduknya, ada 1.360 suku namun bisa bersatu, dengan beragam agama dan keyakinan, namun bisa hidup berdampingan.
“Ya memang begitulah caranya hidup, jangan bermusuhan. Jika ada orang beragama tapi bermusuhan maka ada yang salah dengan keber-agama-annya,” ungkap pria berdarah madura tersebut.
Lebih lanjut Mahfud mengingatkan warga yang hadir bahwa sistem Demokrasi yang saat ini dianut Indonesia merupakan sudah menjadi kesepakatan.
“Sudah menjadi kesepakatan pendiri bangsa ini,” katanya.
Demokrasi dipilih, lanjut dia, karena dianggap yang terbaik dari sistem lainya seperti sistem monarki atau otokrasi. Hingga adanya Pemilihan umum ini dimana sebagai negara demokrasi dalam menentukan jalannya pemerintah dari rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat.
“Demokrasi berjalan baik jika ada toleransi dan kesadar hukum,” katanya.
Karena Demokrasi bukanlah sebuah sistem yang sempurna, ada kelemahan dan kekurangannya, Oleh karena itu demokrasi harus dilengkapi dengan “nomokrasi”.
Mahfud MD menjelaskan bahwa nomokrasi adalah kedaulatan hukum, yaitu pengelolaan suatu negara berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum (konstitusi).
“Makanya semua harus tunduk dengan hukum sebagai konsekwensi sebagai negara demokrasi,” katanya.
Dalam konteks demokrasi politik, dalam hal Pemilu nantinya ia mengimbau masyarakat untuk memilih. Karena dalam sistem ini, kata dia, para calon pemimpin yang sudah disiapkan negara melalui partai politik sebagaimana aturan berlaku.
“Kan tidak mungkin semua masyarakat memimpin dan menjalankan pemerintahan, sistem ini menuntut adanya keterwakilan, dimana keterwakilan ini merupakan wujud representasi masyarakat,” katanya.
Makanya masyarakat harus cerdas dan harus memilih, karena sebagai warga negara yang baik tentu bertanggung jawab menjalankan hak dan kewajiban.
“Pilihlah calon calon yang menurut anda baik. jika diantara pilihan itu menurut anda tidak baik, maka carilah calon yang banyak sisi baiknya. Kalau diantara calon itu menurut anda tidak bisa dipercaya maka pilihlah diantara calon itu yang memiliki kadar atau persentase yang bisa anda percaya,” katanya.
Ia pun mengimbau usai 17 April 2019 nantinya setelah pemilihan, maka tanggal 18 April 2019 harus bersatu kembali membangun bangsa ini.
Terkait dengan persoalan memperkuat Singkawang sebagai kota Tertoleran di Indonesia, tentunya hal ini harus dipertahankan, bahkan ia mendoakan Singkawang sampai tahun depan bisa menjadi kota Tertoleran.
“Singkawang ini kita usulkan jadi role model kota tertoleran bagaimana pengukuran daerah toleran, kriteria kriterianya yang diberlakukan di Singkawang bisa menjadi contoh daerah lain, karena, Singkawang ini sudah terbukti bukan hanya formalitas tapi nyatanya sudah bagus toleransinya,” ungkapnya.(mzr)
