Sanggau, BerkatnewsTV. Bupati Sanggau Paolus Hadi menegaskan bahwa pada pemerintahannya di periode ke dua tahun 2019, tidak boleh lagi ada keterlambatan lelang yang berujung pada pengembalian dana DAK seperti yang terjadi pada tahun 2018 lalu.
“Saya sudah bilang, keledai saja tidak mau masuk ke lobang yang sama ke dua kalinya. Jadi saya sudah minta dinas teknis menatanya jangan sampai ada yang gagal lelang,” tegasnya.
Penegasan itu dikatakan Paolus terkait dana DAK Rp11 miliar tahun 2018 yang dikembalikan ke pusat.
“Padahal sudah beberapa kali rapat, sejak saya sebelum selesai masa jabatan sampai saya masuk sudah saya ingatkan,” pungkasnya.
Paolus Hadi pun meminta kepada dinas terkait agar pada awal Maret 2019 lelang sudah harus dimulai.
“Untuk teknisnya silakan tanya dinas teknis. Kalau saya secara kebijakan sudah tidak boleh ada yang terlambat lagi, awal Maret ini sudah harus lelang,” tegas dia.
Sebelumnya, Kepala Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau, Rodie Sanen, mengaku ada sekitar Rp11 miliar uang yang harusnya dikelola dinas yang dipimpinnya, terpaksa dikembalikan ke pemerintah pusat.
“Rp11 miliar itu terdiri dari Rp8 miliar DAK, dan Rp3 miliar untuk DED,” katanya kepada wartawan, Rabu (20/2).
Dana besar tersebut tepaksa dikembalikan karena terbentur batas waktu pengunggahan data. Lantaran lelang gagal, batas waktu untuk melakukan proses lelang tidak lagi mencukupi. “Sehingga kita harus merelakan uang itu kembali ke pusat,” ungkapnya.
Rodie menjelaskan, kegagalan lelang disebabkan dari faktor kontraktor sendiri. Masih belum profesional dalam menyiapkan penawaran. “Jadi begitu dievaluasi harus memenuhi syarat,” ujarnya.
Belajar dari pengalaman itu, untuk tahun 2019, Rodie mengaku akan memulai proses lebih awal. Akan dibuatkan jadwal, bahwa paling tidak mengalokasikan waktu untuk dua kali lelang. “Kalau awal gagal, kita bisa lelang lagi,” katanya.
April 2019, mulai lelang. Apakah tak terlalu lama? Rodie mengaku tidak. Pasalnya harus dimulai dari perencanaan lebih dulu. “Perencaan kita belum siap. Kadang kita masih ada pola-pola yang tertinggal, masih ada kegiatan kita didahului perencanaan,” terangnya.
Rodie menduga pengembalian dana sebesar Rp11 milyar tersebut menyebab porsi anggaran di dinas yang dipimpinnya berkurang. Tahun ini Dinas Cipta Karya mendapat jatah total Rp85 milyar. Sedangkan pada 2018 mendapat Rp 89 milyar. (dra)
