Kubu Raya, BerkatnewsTV. Angka 17-169 bagi warga Kubu Raya tentu bukan lah asing lagi. Jika dikaitkan, 17 adalah ulang tahun Bupati Kubu Raya pada tanggal 17 Agustus dan 169 adalah nomor rumah bupati di Jalan Tanjung Sari.
Namun angka ini bukan lah kebetulan, sebab merupakan 17 tujuan dengan 169 target yang tertuang dalam SDGs (Sustainable Development Goals atau pembangunan berkelanjutan).
Menurut Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan, dengan mengacu pada kedua hal ini program yang dilakukan akan terukur dan terarah. Sehingga manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat.
Adapun 17 tujuan pembangunan berkelanjutan itu yakni,
1. Tanpa Kemiskinan, 2. Tanpa Kelaparan, 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera, 4. Pendidikan Berkualitas, 5. Kesetaraan Gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri, inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan komunitas berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem laut, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh dan 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan.
“Ini untuk menjawab tuntutan dalam mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan iklim dalam bentuk aksi nyata. Sehingga konsep pembangunan berkelanjutan ini dapat menetapkan rangkaian target yang bisa diaplikasikan secara universal serta dapat diukur dalam menyeimbangkan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan, di antaranya lingkungan, sosial, dan ekonomi,” ungkapnya disela kunjungan kerja ke Kota Bandung, Sabtu (23/02).
Muda menuturkan kondisi permasalahan pokok dapat dilihat pada tabel tata kelola pemerintahan, yang mana resolusinya yakni fasilitasi kebijakan pengembangan percepatan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau one data, one entry, and one solution. Percepatan sistem pemerintahan berbasis elektronik ini, menurutnya, akan berimplikasi pada sistem pelayan publik berbasis teknologi informasi dan terintegrasi e-Government.
“Percepatan penguatan manejemen sekolah yang sistemik dan terintergrasi, penguatan manajemen persampahan, penguatan manajeman penanggulangan kemiskinan secara terpadu, penataan ulang data dan pengelolaan PAD, kemudahan perencanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan, sarjana kembali ke desa melalui rekrutmen admin desa, admin puskesmas, unit pelaksana teknis, dan organisasi perangkat daerah,” paparnya.
Selain itu, lanjut Muda, percepatan pembangunan berkelanjutan juga memerlukan efektifitas dan efesiensi penganggaran dengan komposisi belanja public yang harus lebih besar dan berorientasi peningkatan produktivitas masyarakat dengan berbasis ekonomi kerakyatan, penataan ulang perangkat daerah dalam meningkatkan pelayanan masyarakat, review pelaporan daerah RTRW dan RDTR.
Muda menyatakan visi dan misi yang akan dijalankannya juga akan berusaha meningkatkan ruang kerja sama dan kemitraan, yaitu government to government atau government to corporation, pengembangan pokja yang terintergasi.
“Langkah ini kami lakukan dengan melihat data dan kondisi saat ini, sehingga diperlukan resolusi yang terdiri dari fasilitasi kebijakan peningkatan dari sector derajat pendidikan dan derajat kesehatan berbasis pada pemenuhan indikator-indikator standart pelayanan minimal, yang meliputi peningkatan hak penduduk mendapatkan layanan pendidikan dasr yang berkualitas yaitu wajib belajar 9 tahun,” tuturnya.
Selain itu penguatan PAUD, pendidikan non formal, penataan Bosda yang perlu dihidupkan kembali secara terintergrasi dengan pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Peningkatan kualitas dan cakupan jaminan kesehatan termasuk JamKesDa, peningkatan percepatan pelayanan kesehatan keliling secara terpadu, percepatan taman beraktivitas bagi warga lanjut usia.
“Namun yang tidak kalah penting adalah mempercepat pencapaian 17 tujuan dan 169 indikator SDGs,” ujarnya.(rob)
