loading=

Modus Kawin Kontrak, Perempuan Kalbar Hendak Dijual ke Tiongkok

Modus Kawin Kontrak, Perempuan Kalbar Hendak Dijual ke Tiongkok
Para tersangka kasus pengiriman PMI nonprocedural dan TPPO yang berhasil digagalkan oleh Polda Kalbar, Senin (9/11/2026). Foto: ist/berkatnewstv

Pontianak, BerkatnewsTV. Seorang perempuan Kalbar asal Kubu Raya hendak dijual ke Tiongkok dengan modus kawin kontrak.

Dua tersangka berinisial L dan LKS diduga terlibat dalam membawa korban. Sebelum keberangkatan, korban telah menjalani pertunangan dengan pemberian cincin dan gelang emas serta uang mahar sebesar Rp30 juta. Lokasi perkara berada di rumah korban dan kawasan Jalan Arteri Supadio KM 17, Kabupaten Kubu Raya.

Petugas mengamankan uang tunai sebesar 4.107 Yuan, lima lembar fotokopi paspor, delapan lembar fotokopi visa Tiongkok, satu cincin emas, satu gelang emas, serta tiket elektronik penerbangan Pontianak–Jakarta dan Jakarta–Xiamen.

“Kami mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan tawaran pekerjaan di luar negeri maupun perkawinan lintas negara yang tidak melalui prosedur resmi,” tegas Kabid Humas Polda Kalbar Kombes Pol. Bambang Suharyono saat konfrensi pers, Senin (9/11/2026).

Ia mengingatkan pastikan seluruh proses dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Apabila menemukan indikasi perdagangan orang atau perekrutan ilegal, segera laporkan kepada kepolisian.

Baca Juga:

Selain itu, Ditres PPA dan PPO Polda Kalbar juga mengungkap pemberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) secara nonprosedural ke Malaysia yang berlokasi di Rumah Makan Citra Rasa, Jalan Adi Sucipto KM 12.

Dalam perkara ini, tersangka berinisial HB diduga membantu memberangkatkan korban untuk bekerja di perkebunan kelapa sawit di Malaysia melalui jalur tidak resmi atau tanpa memenuhi prosedur yang telah ditetapkan dalam ketentuan perlindungan pekerja migran Indonesia.

Dari kasus tersebut, petugas mengamankan barang bukti berupa empat lembar fotokopi paspor, satu kunci mobil, dan satu unit mobil minibus. Tersangka dijerat Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

“Pengungkpan kedua kasus tersebut merupakan bentuk komitmen Polda Kalbar dalam melindungi masyarakat dari praktik perekrutan pekerja migran ilegal dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO),” tambahnya.

Ia katakana Polda Kalbar akan terus meningkatkan upaya penegakan hukum serta koordinasi dengan instansi terkait guna mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang dan melindungi masyarakat, khususnya perempuan serta calon pekerja migran Indonesia.(tmB)