Pontianak, BerkatnewsTV. Para camat di Kalimantan Barat diminta untuk memperkuat peran koordinasi dan memastikan berbagai kebijakan serta program pemerintah berjalan efektif hingga ke tingkat desa.
Sebab Camat dinilai memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, pemerintah desa, dan masyarakat.
“Peran camat tidak hanya sebatas menjalankan administrasi pemerintahan, tetapi juga memastikan berbagai program pemerintah benar-benar terlaksana dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Camat harus mampu membangun koordinasi, melakukan pembinaan, pengawasan, serta merespons berbagai persoalan yang berkembang di wilayahnya,” tegas Gubernur Kalbar, Ria Norsan saat Rakor Camat se-Kalimantan Barat, Senin (9/11/2026).
Norsan menekankan, tantangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ke depan semakin kompleks. Oleh sebab itu, dibutuhkan aparatur kewilayahan yang memiliki kepekaan terhadap kondisi masyarakat, mampu mengambil langkah secara cepat dan tepat, serta membangun komunikasi yang efektif dengan seluruh pemangku kepentingan.
Baca Juga:
- Pertama di Kalbar, Kantor Camat Sui Kakap Cetak E-KTP
- Targetkan TPS3R di Sembilan Kecamatan Atasi Masalah Sampah
Beberapa di antara program pemerintah yang harus dikawal camat adalah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Makan Bergizi Gratis (MBG), Kampung Nelayan, serta berbagai program strategis lainnya.
Menurutnya, keberhasilan program tersebut membutuhkan dukungan dan koordinasi aktif dari aparatur pemerintahan di tingkat kecamatan hingga desa.
“Program-program pemerintah harus dikawal bersama. Camat harus memastikan koordinasi dengan pemerintah desa berjalan baik, sehingga pelaksanaan program dapat tepat sasaran dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, Norsan meminta para camat untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mengedepankan pendekatan humanis, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.(tmB)
