Pontianak, BerkatnewsTV. Momen Hari Bhayangkara ke-80 tahun 2026 menjadi refleksi dan evaluasi di tubuh Polri. Dibalik berbagai keberhasilannya, ternyata institusi Polri masih dihadapkan dengan berbagai tantangan terutama integritas dan kepercayaan.
“Saya hanya mengingatkan tantangan terbesar Polri bukan hanya menghadapi pelaku kejahatan tetapi juga menjaga integritas diri. Seragam memberikan kewenangan tetapi hanya integritas yang menghadirkan kepercayaan. Jangan pernah lelah berbuat baik, jangan pernah menyalahgunakan kewenangan, jangan pernah khianati kepercayaan masyarakat,” tegas Kapolda Kalbar Irjen Pol Pipit Rismanto dalam amanatnya yang disampaikan saat memimpin upacara Hari Bhayangkara ke-80 di lapangan Januraga Mapolda Kalbar pada Rabu (1/7/2026).
Menurut Pipit, Indonesia membutuhkan Polri yang professional, bersih, kuat dan dicintai rakyat. Kekuatan Polri bukan pada kewenangan tapi kepercayaan masyarakat.
“Kepercayaan itu dibangun melalui kehadiran polisi yang melayani, melindungi dan mengayomi. Apalagi, hasil survey di tahun 2026 menunjukan trend kepercayaan Polri mengalami peningkatan 82,4 persen. Namun saya tegaskan kepercayaan bukan lah tujuan akhir melainkan amanah yang harus dijaga melalui pengabdian yang tulus,” jelasnya.
Untuk itu sambung Pipit, Polri harus terus berbenah menjadi institusi yang professional dan humanis serta berintegritas agar mampu menjawab tuntutan jaman dan memperkuat kepercayaan publik.
Baca Juga:
- Kapolda Kalbar Bantah Sertijab Molor Karena Diterpa Rumor Negatif
- Penundaan Sertijab Kapolda Kalbar Menimbulkan Spekulasi Negatif
Catatan Penting Untuk Polda Kalbar
Sementara itu Ketua Forum Relawan Kemanusiaan Pontianak (FRKP) Bruder Stephanus Paiman, OFMCap memberikan catatan penting untuk perbaikan polisi di Kalbar.
Mulai dari rekrutmen, reformasi polri, transparansi penegakan hukum hingga penggunaan alokasi anggaran Polri.
“Seperti rekrutmen awal harus bersih dan transparan. Begitu juga penempatan anggota harus sesuai dengan skill anggota. Artinya bukan karena KKN dan pesanan pihak tertentu. Serta memberikan pelatihan atau kesempatan kepada anggota untuk mengembangkan dirinya dengan tetap menjunjung tinggi Tri Brata Polri,” tuturnya.
Stephanus menilai reformasi Polri selama ini sudah berjalan dengan baik, jika ada kekurangan sana-sini itu hal biasa yang harus diperbaiki dan di tingkatkan kearah yang lebih baik.
“Terkait tansparansi penuntasan kasus, ini yang sering terjadi dan menjadi pertanyaan masyarakat. Beberapa kasus yang pernah didampingi oleh FRKP banyak yang “aneh” dan ini tidak transparan dijelaskan walau sudah sampai ke Mabes Polri,” ungkapnya.
Sementara tentang alokasi anggaran Polri. Stephanus menilai masih adanya bagian tertentu dari Polri yang bertugas di lapangan mencari sendiri untuk operasionalnya.
“Sehingga anggota yang baik, tergiur oleh iming-iming untuk tidak setia dalam melaksanakan tugasnya. Artinya pimpinan harus benar transparan dalam penggunaan budget sehingga tepat sasaran dengan hasil maksimal,” pungkasnya.(rob)
