Pontianak, BerkatnewsTV. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kalbar menunjukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalbar berada di angka 72,09 poin (kategori tinggi) di tahun 2025.
Pencapaian ini menempatkan Kalbar pada peringkat ke-31 dari 38 provinsi di Indonesia dan menjadikannya IPM terendah jika dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Kalimantan.
Gubernur Kalbar, Ria Norsan menyatakan akan terus memperkuat berbagai program strategis pada tiga dimensi utama penyusun IPM, yaitu pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak.
Pada sektor pendidikan, Pemprov Kalbar menjalankan Program Internet Gratis untuk Sekolah sebagai bagian dari transformasi digital pendidikan, sekaligus mendukung pengembangan Sekolah Unggul Garuda dan Sekolah Rakyat.
Selain itu, Pemprov Kalbar juga menggulirkan Gerakan Desa SAKTI (Desa Bebas Anak Tidak Sekolah) guna memastikan seluruh anak usia sekolah memperoleh hak pendidikan tanpa terkendala faktor ekonomi maupun geografis.
“Tidak boleh ada anak Kalbar yang putus sekolah hanya karena alasan ekonomi. Karena itu, berbagai program seperti subsidi SPP, internet gratis untuk sekolah, hingga Gerakan Desa SAKTI akan terus kita dorong agar seluruh anak memperoleh hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas,” katanya saat coffee morning Satgas Percepatan IPM Kalbar, Kamis (2/7/2026).
Di bidang kesehatan, berbagai upaya terus diperkuat melalui pengembangan lima rumah sakit regional, peningkatan layanan kesehatan primer, perluasan cakupan Universal Health Coverage (UHC), percepatan penurunan stunting, serta penurunan angka kematian ibu dan bayi.
Berbagai program tersebut turut mendorong meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH) Kalimantan Barat pada tahun 2025 sebesar 0,34 tahun dibandingkan tahun sebelumnya atau tumbuh 0,46 persen, lebih tinggi dibanding rata-rata pertumbuhan lima tahun terakhir.
Sementara itu, pada dimensi standar hidup layak, Pemerintah Provinsi terus menjalankan berbagai program pengurangan kemiskinan melalui pengendalian inflasi, pasar murah, bantuan sosial, pemasangan listrik gratis bagi masyarakat kurang mampu, rehabilitasi rumah tidak layak huni, pembangunan sanitasi, pemberdayaan UMKM, penguatan ekonomi desa, hilirisasi komoditas unggulan, hingga penciptaan lapangan kerja.
“Pembangunan manusia yang berkualitas harus diawali dengan masyarakat yang sehat. Penurunan stunting, peningkatan pelayanan kesehatan, pengurangan kemiskinan, penguatan UMKM, hingga penciptaan lapangan kerja harus berjalan secara terpadu karena semuanya saling menentukan peningkatan IPM,” ungkapnya.
Baca Juga:
- IPM Naik 72,01 Persen. Pengangguran Kubu Raya Meningkat
- IPM Kalbar Masih Rendah, Musrenbang RKPD Fokuskan Infrastruktur, Kesehatan, Pendidikan dan Ekonomi
Kendati masih rendah, namun IPM Kalbar tahun 2025 mencapai 72,09, meningkat dari 71,19 pada tahun sebelumnya. Capaian ini menempatkan Kalimantan Barat dalam kategori IPM Tinggi sekaligus menjadi yang terbaik sepanjang sejarah pembangunan manusia di Kalbar.
“Tentu ini merupakan hasil kerja keras seluruh pemangku kepentingan. Namun, capaian ini bukan garis akhir, melainkan titik awal untuk terus meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Saya ingin peningkatan IPM tidak hanya terlihat pada angka statistik, tetapi benar-benar dirasakan masyarakat melalui layanan pendidikan yang merata, pelayanan kesehatan berkualitas dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Itulah ukuran keberhasilan pembangunan yang sesungguhnya,” tegas Norsan
IPM Masih Rendah Tapi Peningkatan Lebih Cepat Nasional
Kepala BPS Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Saichudin, menyampaikan bahwa meskipun IPM Kalimantan Barat masih menjadi yang terendah di Pulau Kalimantan, laju peningkatannya justru lebih cepat dibandingkan rata-rata nasional.
Menurutnya, hal tersebut menunjukkan arah pembangunan yang sudah berada di jalur yang tepat.
“Yang perlu kita lihat bukan hanya angkanya, tetapi percepatannya. Kecepatan peningkatan IPM Kalimantan Barat sudah lebih baik dibandingkan rata-rata nasional. Ini menjadi modal penting untuk terus kita tingkatkan,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa percepatan peningkatan IPM harus difokuskan pada tiga dimensi utama, yakni kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Pada sektor kesehatan, perhatian diarahkan pada penurunan stunting, angka kematian bayi, dan peningkatan usia harapan hidup.
Di bidang pendidikan, peningkatan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) masih menjadi pekerjaan bersama, meskipun laju peningkatan dimensi pendidikan Kalimantan Barat telah melampaui rata-rata nasional.
Saichudin juga menekankan pentingnya integrasi data antarinstansi sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
“Sinkronisasi data antara BPS, perangkat daerah, dan pemerintah pusat menjadi kunci dalam memastikan seluruh program pembangunan berjalan efektif,” terangnya.(rob)
