Pontianak, BerkatnewsTV. Mabes TNI AD memilih Kalbar untuk mengkaji peran strategis ormas berbasis sosial budaya. Mabes TNI dibantu oleh Tim Program Kerja Penyusunan Dokumen Strategis TNI AD Kodam XII/Tanjungpura dan menggandeng Pemprov Kalbar dalam kajian ini.
Kajian ini dalam rangka penyusunan dokumen strategis bertajuk “Peran TNI AD dalam Pembinaan Organisasi Masyarakat dan Lembaga Sosial Berbasis Sosial Budaya Guna Meningkatkan Ketahanan Wilayah dalam Mendukung Pembangunan Nasional”.
Sehingga Kegiatan ini juga menjadi forum berbagi data, pengalaman, dan kondisi riil di Kalimantan Barat sebagai wilayah perbatasan.
Sahli Tingkat III Kasad Bidang Sosial Budaya dan Narkoba, Mayjen TNI Jamallulael menjelaskan bahwa Kalimantan Barat dipilih sebagai lokasi kajian karena dinilai representatif dalam menggambarkan kondisi sosial budaya Indonesia.
“Kalau berbicara tentang sosial budaya dan peran ormas, Kalbar ini sudah seperti miniatur Indonesia, banyak sekali keberagaman suku, budaya, dan dinamika masyarakatnya sangat lengkap, sehingga sangat tepat dijadikan lokasi kajian,” jelasnya.
Jenderal bintang dua ini menambahkan kajian tersebut bertujuan untuk melihat bagaimana ormas dapat diberdayakan sebagai kekuatan dalam mendukung ketahanan nasional.
“Kami ingin melihat bagaimana ormas tidak menjadi hambatan, tetapi justru menjadi kekuatan. Di Kalbar, kami melihat itu bisa terwujud, dan ini yang akan kami jadikan bahan kajian untuk tingkat nasional,” tuturnya.
Ditengah keterbatasan jumlah personel TNI menjadi alasan pentingnya melibatkan masyarakat dalam menjaga ketahanan wilayah.
“Jumlah TNI kita terbatas jika dibandingkan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk. Oleh karena itu, pembinaan masyarakat melalui ormas menjadi sangat penting sebagai bagian dari kekuatan pertahanan negara,” ungkapnya.
Kajian Menjadi Kebijakan Strategis TNI
Lebih lanjut, ia menerangkan bahwa hasil kajian ini nantinya akan menjadi bahan masukan bagi pimpinan TNI AD dalam merumuskan kebijakan strategis.
“Kami akan mengolah data dan informasi dari daerah termasuk dari Kalbar, untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan di tingkat pusat,” ucapnya.
Tidak Tolerir Ormas Timbulkan Konflik
Mantan Pangdam XII/ Tanjungpura ini menyatakan akan menggandeng Pemprov Kalbar untuk melakukan kajian. Karenanya, tim bertemu dengan Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan pada Rabu (22/4/2026).
“Kalbar ini miniatur Indonesia, terdapat 24 suku dengan berbagai latar belakang budaya dan agama. Tugas kita adalah menjaga agar keberagaman ini menjadi kekuatan, bukan sumber konflik,” kata Krisantus.
Ia menegaskan bahwa organisasi kemasyarakatan (ormas) harus berperan positif dan tidak memicu perpecahan.
“Saya tidak mentolerir ormas yang berpotensi menimbulkan konflik, ormas harus memberikan manfaat, menjaga budaya, dan ikut membangun masyarakat. Kalau hanya untuk kepentingan kelompok tertentu, lebih baik tidak kita legalkan,” tutupnya.
Baca Juga:
Krisantus pun memaparkan kondisi umum Kalimantan Barat yang memiliki wilayah sangat luas dengan tantangan pembangunan yang kompleks.
“Kalbar ini luasnya sekitar 147 ribu kilometer persegi, atau sekitar 1,11 kali Pulau Jawa. Terdiri dari 12 kabupaten dan 2 kota, dengan jumlah penduduk sekitar 5,6 juta jiwa. Ini tentu menjadi tantangan besar bagi kami dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia yang saat ini berada di angka 72,09,” jelasnya.
Disisi lain, peningkatan IPM tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah daerah, tetapi membutuhkan sinergi dengan TNI, Polri, dan seluruh pemangku kepentingan.
“Kami terus berkolaborasi dengan Kodam, Polda, dan seluruh unsur terkait, fokus kami bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat. Karena kalau ekonomi masyarakat membaik, maka akses pendidikan dan kesehatan juga ikut meningkat,” katanya.
Jaga Perbatasan dari Aktivitas Ilegal
Krisantus menyebut Kalbar memiliki potensi sumber daya alam yang besar, namun belum sepenuhnya memberikan dampak maksimal terhadap pendapatan daerah.
“Kita punya banyak investor dan sumber daya alam yang luar biasa, tetapi masih ada kebocoran yang harus kita benahi. Ini memerlukan inovasi, kreativitas, dan kerja sama semua pihak agar potensi tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, Ia menekankan pentingnya pengawasan wilayah perbatasan yang rawan terhadap berbagai aktivitas ilegal, termasuk penyelundupan narkoba.
“Kita memiliki garis batas yang panjang dengan negara tetangga. Ini menjadi tantangan besar, karena masih banyak jalur-jalur tikus yang sulit diawasi, bahkan, peredaran narkoba yang masuk ke wilayah kita jumlahnya tidak kecil, hal Ini perlu perhatian yang serius,” ungkapnya.
Ia juga mengusulkan pemanfaatan teknologi, seperti penggunaan drone, untuk memperkuat pengawasan wilayah perbatasan.
“Dengan keterbatasan personel, penggunaan teknologi seperti drone sangat penting untuk membantu patroli perbatasan secara lebih efektif,” pungkasnya.(rob)
