Pontianak, BerkatnewsTV. Salah satu yang menjadi temuan BPK RI terhadap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar adalah pengelolaan dana Pembiayaan Beasiswa Pendidikan dan Dana BOS yang tidak sesuai ketentuan.
Temuan BPK RI terhadap Dinas Pendidikan Kalbar ini mendapat kritikan tajam dari Ketua Komisi V DPRD Kalbar, Heri Mustamin yang menilai kinerja Dinas Dikbud Kalbar lebih banyak over acting.
Predikat over acting yang dilekatkan kepada Dinas Dikbud Kalbar bukan lah tanpa alasan. Sebab, Heri menilai selama ini kurang terbuka dan selalu beres dalam memberikan laporannya.
“Saat kita rapat-rapat anggaran selalu kurang terbuka, selalu beres, beres. Ternyata hari ini baru lah terungkap ada temuan dari BPK,” katanya usai rapat paripurna penyerahan LHP LKPD TA 2023 Pemprov Kalbar dari BPK RI kepada Ketua DPRD Kalbar dan Pj Gubernur Kalbar, Kamis (6/6).
Apalagi sambung Heri, selama ini Kepala Dinas Dikbud Kalbar tidak komunikatif dan sulit untuk dihubungi ketika ingin ditanyakan soal pendidikan di Kalbar.
“Bu Rita ini (Kadisdikbud) sulit komunikasinya, sulit untuk dihubungi. Mau bicarakan tentang perkembangan pendidikan di Kalbar akhirnya tidak bisa,” kesalnya.
Baca Juga:
- Soal Anggaran Tidak Gamam, Kritik Gubernur yang Konstruktif dan Edukatif
- Peringatan Serius Untuk Kepala Sekolah di Kalbar
Heri pun meminta agar Pj Gubernur Kalbar segera melakukan evaluasi terhadap Kadis Dikbud Kalbar tersebut. Apalagi akhir-akhir ini ada banyak persoalan yang berkaitan dengan hal-hal Kadis Dikbud Kalbar, satu diantaranyaa terkait dengan penyaluran dana BOS.
“Seharusnya harus disampaikan secara transparan, dijelaskan apa yang berkaitan denagn apa. Memang ada keleluasan membuat aturan teknis, tapi yang penting dana BOS tidak menyulitkan sekolah dan melanggar aturan. Itu yang paling penting,” tegasnya.
Heri berharap pengelola keuangan bisa dilakukan dengan cara-cara yang aturan hukum jelas. Kalau ada kebijakan jangan melanggar aturan yang jelas.
Ia pun memastikan akan memanggil Kepala Dinas Dikbud Kalbar untuk dimintai klarifikasinya agar kedepan tidak terulang hal serupa. Apalagi tidak lama lagi akan menghadapi tahun ajaran baru karena sampai saat ini PPDB belum ada solusi tuntas.(rob)
