Kubu Raya, BerkatnewsTV. Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan memastikan serapan anggaran sudah maksimal sehingga dapat dikatakan di level aman hingga triwulan keempat tahun 2022.
“Kita diminta untuk percepatan serapan APBD dan Alhamdulillah Kubu Raya sudah aman,” ujarnya, Senin (3/10).
Muda mengatakan percepatan juga dilakukan pada belanja Dana Transfer Umum. Hal itu sesuai Peraturan Menteri Keuangan tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022.
Aturan tersebut, kata dia, mewajibkan pemerintah daerah untuk membelanjakan dana sebesar dua persen untuk perlindungan sosial selama periode Oktober hingga Desember 2022.
“Yang dua persen dari Dana Transfer Umum itu juga akan kita percepat,” ucapnya.
Muda menegaskan pihaknya akan memperkuat percepatan pada hal-hal yang berpengaruh dengan inflasi.
“Contohnya cabai merah, kita akan membagikan bibit dan pupuknya sekalian, terutama pada wilayah yang padat dan tidak punya lahan. Misalnya desa-desa kawasan perkotaan,” tuturnya.
Ia melanjutkan, dukungan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah juga terus dimaksimalkan. Termasuk dengan cara mempercepat penyaluran prasarana dan sarana yang dibutuhkan oleh para pelaku usaha.
“Kita percepat penyaluran sarprasnya. Nanti kita bantu supaya bisa menggerakkan orang sehingga tidak menganggur. Yang penting produktivitas masyararakat tetap berjalan dan meskipun ada beban kenaikan BBM, tapi bisa kita upayakan pengendalian inflasinya,” jelasnya.
Baca Juga:
- Inflasi tak Diketahui, Gunakan Embisi
- Transaksi Nontunai di Kubu Raya, BI: Solusi Transaksi di Tengah Pandemi
Presiden RI Joko Widodo saat pengarahan kepada seluruh kepala daerah se Indonesia, Kamis (29/9) meminta semua pihak untuk kompak menangani inflasi. Sebab saat ini inflasi merupakan momok setiap negara.
“Kita harus kompak, harus bersatu dari pusat, provinsi, kabupaten/kota, sampai ke bawah, dan semua kementerian/lembaga seperti saat kita kemarin menangani Covid. Kalau Covid kita bisa bersama-sama, urusan inflasi ini kita juga harus bersama-sama,” ujar Presiden.
Menurut Presiden, jika di negara lain inflasi merupakan urusan bank sentral, maka di Indonesia inflasi merupakan tanggung jawab bersama. Ia sendiri mengaku senang karena otoritas fiskal dan moneter, yakni Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan, bisa berjalan beriringan.
“Tapi yang lebih penting adalah bukan mengerem uang beredarnya, tetapi kita menyelesaikan di ujungnya, yaitu kenaikan barang dan jasa yang itu menjadi tanggung jawab kita semuanya,” imbuhnya.
Jokowi mengatakan saat ini yang paling penting untuk diantisipasi adalah kenaikan harga bahan pangan dan bahan makanan. Karena merupakan kontributor terbesar inflasi hingga Agustus kemarin.
Menurutnya, kenaikan harga sejumlah komoditas seperti cabai merah dikarenakan suplainya yang kurang. Untuk itu, dirinya mendorong semua kepala daerah untuk mengajak petani menanam komoditas tersebut.
“Tugas Saudara-Saudara, bagaimana mengajak para petani untuk menanam ini, kalau di daerah Bapak, Ibu, dan Saudara-Saudara sekalian harganya tinggi pasokan cabai,” ungkapnya.
Cara lainnya adalah dengan menggunakan dana transfer umum dan belanja tidak terduga dari APBD untuk menutup ongkos transportasi dari tempat produksi menuju pasar.(dian)
