Pontianak, BerkatnewsTV. Setakat ini, kondisi hutan di Provinsi Kalbar cenderung menurun, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas.
Sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara optimal dengan mempertimbangkan nilai budaya dan kearifan lokal.
“Pengelolaan hutan merupakan praktik penerapan prinsip-prinsip dalam bidang biologi, fisika, kimia, analisis kualitatif, manajemen ekonomi, sosial dan analisis kebijakan dalam membangun dan meregenerasikan hutan,” kata Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalbar, Setyo Gunawan, Senin (2/9).
Pada prinsipnya, menurut Setyo, pengelolaan dan pemanfaatan secara optimal hutan dan kawasan hutan untuk kesejahteraan masyarakat, harus dengan tetap mempertahankan sifat, karakteristik dan keutamaannya.
“Tidak dibenarkan mengubah fungsi pokoknya, yaitu fungsi lindung dan produksi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Oleh karena itu, dalam mengelola hutan perlu dijaga keseimbangannya,” kata Setyo.
Terkait dengan hal itu, Legislator Partai Demokrat ini menilai, keberadaan Perda Pengelolaan Hutan sangat penting, demi melestarikan hutan dan kawasan hutan untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di Kalbar.(dik)
