Pontianak, BerkatnewsTV. Akun berbau SARA merebak di dunia maya. Akun-akun ini ditengarai ingin membuat kekacauan dan memprovokasi dengan membawa-bawa isu SARA di Kalbar.
Panglima Besar DPP Laskar Pemuda Melayu (LPM) Kalimantan Barat, Hadi Firmansyah meminta Ditreskrimsus Polda Kalbar, khususnya unsur penegakan hukum di bidang siber crime untuk bergerak cepat dan profesional dalam merespons penyebaran konten provokatif serta isu-isu SARA di ruang digital yang berpotensi merusak harmonisasi masyarakat.
Menurutnya, ruang media sosial tidak boleh dibiarkan menjadi tempat penyebaran fitnah, adu domba, dan provokasi yang dapat memecah belah masyarakat.
“Kebebasan berpendapat bukan kebebasan untuk menghina, mengadu domba, atau membakar sentimen antarkelompok. Jika ada konten yang diduga mengarah pada provokasi dan merusak kerukunan, aparat harus hadir dan bertindak cepat sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.
Pria yang akrab disapta Adhy Black ini menyerukan seluruh elemen masyarakat Kalimantan Barat untuk bersama-sama menjaga keamanan, persatuan, dan kondusifitas daerah di tengah kondisi kabut asap yang masih melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Barat.
Menurutnya, situasi yang sedang dihadapi masyarakat saat ini membutuhkan ketenangan, kepedulian, dan kebersamaan. Karena itu, ia mengingatkan agar tidak ada pihak-pihak tertentu yang justru memanfaatkan situasi untuk menyebarkan provokasi, kebencian, dan isu-isu bernuansa Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA).
Baca Juga:
“Kalbar ini rumah besar kita bersama. Jangan ada yang mencoba mengusik keharmonisan yang selama ini telah kita jaga dengan baik. Perbedaan suku, agama dan budaya adalah kekayaan Kalimantan Barat, bukan alasan untuk saling membenci,” ujarnya.
Ia secara khusus mengingatkan seluruh masyarakat agar belajar dari pengalaman kelam konflik sosial yang pernah terjadi di kawasan Kalimantan, termasuk tragedi Sambas dan Sampit.
Sejarah, menurutnya, harus menjadi pelajaran penting agar generasi hari ini tidak mudah terpancing oleh isu, provokasi, maupun informasi yang belum tentu benar.
“Kita tidak ingin sejarah kelam itu terulang. Cukup sudah masyarakat merasakan bagaimana konflik sosial meninggalkan luka panjang. Jangan karena satu unggahan, satu narasi provokatif, atau kepentingan segelintir orang, persaudaraan yang telah dibangun selama bertahun-tahun menjadi rusak,” terangnya.
Ia mengajak seluruh tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, pemuda, serta seluruh elemen masyarakat Kalbar untuk mengedepankan dialog, musyawarah, dan penegakan hukum dalam menyelesaikan setiap persoalan.
Di tengah kabut asap dan berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat, Kalimantan Barat justru membutuhkan persatuan yang lebih kuat.
“Jangan tambah persoalan dengan kebencian. Jangan balas provokasi dengan provokasi. Mari kita jaga Kalbar dengan kepala dingin, hati yang terbuka, dan semangat persaudaraan. Jika ada persoalan, selesaikan secara hukum dan bermartabat,” pungkasnya.(rob)
