Pontianak, BerkatnewsTV. Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus Kurniawan menyampaikan berbagai aspirasi strategis pembangunan di Kalbar kepada Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.
Krisantus berharap aspirasi strategis yang disampaikan dapat diakomodir dalam APBN Tahun Anggaran 2027.
Salah satu isu utama yang disampaikan adalah perlunya kebijakan Dana Bagi Hasil (DBH) yang lebih berkeadilan bagi daerah penghasil sumber daya alam.
“Kalbar merupakan salah satu daerah dengan potensi sumber daya alam yang sangat besar, khususnya pada sektor perkebunan kelapa sawit dan industri pengolahan mineral,” ungkapnya saat menerima kunjungan Banggar DPR RI, Rabu (15/7/2026) di Balai Petitih.
Krisantus sebutkan saat ini, terdapat lima industri smelter di Kalimantan Barat yang telah terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS). Potensi tersebut perlu didukung dengan kebijakan fiskal yang mampu memberikan manfaat lebih besar bagi daerah.
“Namun di sisi lain, Kalimantan Barat masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari fluktuasi harga komoditas, kebijakan ekspor, penyesuaian produksi industri, hingga tingginya ketergantungan terhadap sektor primer,” ujarnya.
Karena itu, ia katakana Pemprov Kalbar terus mendorong hilirisasi industri, penguatan UMKM, serta optimalisasi pendapatan daerah melalui digitalisasi layanan publik dan perpajakan.
“Kalimantan Barat merupakan daerah penghasil. Tentu akan menjadi tidak adil apabila Dana Bagi Hasil yang diterima tidak sebanding dengan sumber daya alam yang dihasilkan dari daerah ini. Kami berharap ada formulasi yang lebih berkeadilan bagi daerah penghasil,” tegasnya.
Selain DBH, Krisantus juga menyoroti tingginya beban belanja pegawai yang ditanggung pemerintah daerah, terutama setelah pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Kami berharap belanja pegawai, khususnya untuk PPPK, dapat didukung melalui APBN. Di samping itu, kami juga mengharapkan adanya regulasi yang lebih jelas mengenai tata kelola pungutan dan retribusi dalam pengelolaan sumber daya alam sehingga tidak terjadi tumpang tindih kebijakan antar kementerian. Kepastian regulasi akan memberikan ruang bagi daerah untuk berinovasi dalam mengelola potensi sumber daya alam sekaligus menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif,” jelasnya.
Baca Juga:
- Belanja Pegawai Maksimal 30 Persen, Norsan Minta Gaji PPPK Ditanggung APBN
- APBN Gelontorkan Rp88 Miliar Untuk Perbaikan Ledeng Kubu Raya
Krisantus juga menyinggung mulai beroperasinya Terminal Kijing di Kabupaten Mempawah yang telah melaksanakan ekspor perdana pada Juni 2026.
“Kehadiran pelabuhan tersebut menjadi tonggak penting dalam memperkuat daya saing ekonomi Kalimantan Barat, terlebih dengan rencana pembangunan Jalan Tol Pontianak–Pelabuhan Kijing yang akan meningkatkan konektivitas, menurunkan biaya logistik, serta memperluas akses perdagangan,” terangnya.
Banggar DPR RI Pastikan Aspirasi Kalbar Dibahas di Pusat
Sementara itu, Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI sekaligus Ketua Delegasi Tim dari Fraksi NasDem, Syarif Abdullah Alkadrie, menjelaskan bahwa kunjungan kerja tersebut merupakan bagian dari agenda Banggar DPR RI untuk menghimpun berbagai masukan dari pemerintah daerah terkait kebutuhan fiskal, transfer ke daerah (TKD), Dana Bagi Hasil (DBH), hingga pembangunan infrastruktur strategis sebagai bahan pembahasan APBN Tahun 2027.
“Kunjungan hari ini ke Kalimantan Barat bertujuan bertemu pemerintah daerah. Kami ingin menyerap kondisi dan persoalan di daerah karena Banggar sedang menyusun APBN Tahun 2027. Masukan-masukan ini akan memperkaya pembahasan kami, terutama terkait transfer ke daerah, TKD, dan berbagai kebutuhan pembangunan lainnya,” ujarnya.
Syarif menegaskan seluruh aspirasi yang disampaikan pemerintah daerah akan menjadi bahan pembahasan di Banggar DPR RI dengan tetap mempertimbangkan kemampuan fiskal nasional dan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.
Ia mengungkapkan, salah satu persoalan yang banyak disampaikan kepala daerah adalah tingginya porsi belanja pegawai dalam APBD. Bahkan, terdapat daerah yang harus mengalokasikan lebih dari 50 persen anggarannya hanya untuk membayar gaji pegawai.
“Tadi kami mendengar langsung bagaimana kesulitan daerah. Ada yang belanja pegawainya sudah di atas 50 persen APBD. Ini tentu menjadi beban yang cukup berat bagi daerah,” katanya.
Selain itu, pemerintah daerah juga menyampaikan harapan agar pemerintah pusat dapat mengoptimalkan penyaluran Dana Bagi Hasil dan dana transfer lainnya guna mendukung percepatan pembangunan di daerah.
“Harapan daerah tentu dana transfer seperti TKD dan berbagai dukungan anggaran yang sebelumnya diterima dapat kembali dipenuhi untuk mendukung pembangunan daerah,” pungkasnya.(tmB)
