Jakarta, BerkatnewsTV. Gubernur Kalbar, Ria Norsan menyorot soal skema Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit yang dinilai belum proposional pembagiannya kepada daerah penghasil sawit.

Menurutnya, daerah penghasil sawit perlu memperoleh porsi yang lebih adil agar mampu membiayai pembangunan sekaligus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Tadi kami mengusulkan agar dari setiap satu kilogram tandan buah segar (TBS), daerah penghasil memperoleh alokasi sebesar Rp100 untuk Dana Bagi Hasil. Nilainya memang tidak besar, tetapi jika diakumulasi akan sangat membantu pembangunan daerah penghasil sawit,” ujarnya.

Hal itu disampaikan Norsan usai mengkuti Workshop Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) dan Sawit Ekspo 2026 bertema “Sawit Untuk Rakyat” di Jakarta, Selasa (7/7/2026).

“Industri kelapa sawit selama ini memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap penerimaan negara melalui devisa ekspor. Karena itu, daerah-daerah penghasil sawit perlu memperoleh perhatian yang lebih proporsional agar manfaat ekonomi dari komoditas tersebut benar-benar kembali kepada masyarakat,” ujarnya.

Norsan menekankan bahwa pemanfaatan kekayaan alam, termasuk sektor kelapa sawit, harus benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Baca Juga:

• DBH Sawit Kalbar Tahun 2025 Rp111,6 Miliar
• Produksi Sawit Melimpah, DBH Sawit Kalbar Tahun 2024 Rp276 Miliar

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI), Mudyat Noor, menegaskan bahwa kelapa sawit bukan sekadar komoditas ekspor, melainkan sektor strategis yang menjadi sumber penghidupan jutaan masyarakat di berbagai daerah.

“Tema ‘Sawit Untuk Rakyat’ merupakan semangat utama AKPSI. Kita ingin memastikan seluruh ekosistem perkelapasawitan memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten penghasil,” ujarnya.

Ia juga mendorong percepatan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) kelapa sawit secara lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Menurutnya, dana tersebut sangat penting untuk mendukung pembangunan infrastruktur daerah, peningkatan produktivitas petani, serta memperkuat daya saing sawit rakyat di tingkat global.

Selain aspek ekonomi, workshop juga membahas penguatan tata kelola industri sawit yang berkelanjutan. AKPSI menegaskan komitmennya untuk terus mendorong praktik perkebunan sawit yang ramah lingkungan dan memenuhi prinsip keberlanjutan.

“AKPSI berkomitmen penuh mendukung praktik sawit berkelanjutan yang ramah lingkungan, sekaligus menunjukkan kepada dunia bahwa industri kelapa sawit Indonesia mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan,” tambahnya.

Kesempatan itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Ahmad Wiyagus, menegaskan pemerintah pusat berkomitmen mendukung penguatan tata kelola sawit melalui penyempurnaan regulasi, peningkatan infrastruktur pendukung, serta penguatan kebijakan yang berpihak kepada petani sawit rakyat.

“Dengan integrasi kebijakan yang semakin baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sektor kelapa sawit diharapkan tetap menjadi tulang punggung perekonomian nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah penghasil,” pungkasnya.(tmB)