Pontianak, BerkatnewsTV. KDEKS Kalbar diminta dapat mengembangkan kearifan lokal berbasis syariah dengan melirik berbagai potensi-potensi lokal untuk kemajuan ekonomi daerah.
Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin menekankan agar KDEKS fokuskan pengembangan pada sektor-sektor unggulan Ekonomi dan Keuangan Syariah yang bercirikan kearifan lokal.
Kembangkan pariwisata ramah muslim berbasis wisata alam, seperti Desa Wisata Hutan Bakau, maupun Wisata Budaya dan Religi, seperti Istana Kadriah Pontianak, peninggalan sejarah Kesultanan Pontianak, Hilirisasi komoditas unggulan dalam koridor transformasi ekonomi hijau yang dilakukan Kalimantan Barat,
Menurut Ma’ruf Amin hal ini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal, tapi juga pasar produk halal di Malaysia dan Brunei Darussalam, maupun negara tujuan ekspor potensial lainnya.
Peluang kerja sama dengan negara tetangga juga patut dikembangkan, guna peningkatan investasi dan pengembangan industri halal di Kalbar.
“Hal penting lainnya yaitu menumbuhkan kolaborasi antara usaha besar dan UMKM, sehingga kemajuan ekonomi Kalbar dapat dirasakan semua lapisan. Pastikan pula agar lembaga keuangan Syariah mampu meningkatkan dukungan pembiayaan bagi UMKM industri halal, tetapkan program quick wins yang berdampak langsung bagi masyarakat, termasuk dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan tingkat kemiskinan,” terang Ma’ruf Amin saat menyaksikan pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Kalbar, Rabu (27/3) di Kantor Gubernur Kalbar.
Baca Juga:
- Ma’ruf Amin Salat Isya dan Tarawih di Mujahidin Pontianak
- Puluhan Peserta Bersaing di Islamic Law Competition 2019
Ma’ruf Amin juga berharap KDEKS mendorong percepatan sertifikasi halal di sektor hulu maupun sektor hilir, seperti pemenuhan target kewajiban sertifikasi halal sektor makanan dan minuman maupun produk/jasa sembelihan dan Tingkatkan produktivitas Dana Sosial Syariah melalui digitalisasi, serta sinergikan penyalurannya ke lokasi sasaran program pengentasan kemiskinan ekstrem dan pemberantasan Stunting di Kalbar.
“Jadikan Ekonomi dan Keuangan Syariah sebagai bagian dari upaya diversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi yang memberi nilai tambah bagi perekonomian lokal, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif, inklusif, dan hijau yang berkelanjutan sesuai nilai-nilai Syariah,” tambah Ma’ruf Amin.
Sementara itu Pj Gubernur Kalbar Harisson menyatakan Survei Nasional Literasi Inklusi Keuangan Tahun 2022 mencatat Indeks Literasi Keuangan Kalbar (yakni kemampuan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan) sebesar 51,95% (berada di atas Nasional = 49,68%).
Dengan Indeks Inklusi Keuangan (yakni ketersediaan akses layanan jasa keuangan di lembaga keuangan formal bagi masyarakat) sebesar 84,16% (lebih rendah sedikit dari Nasional = 85,10%).
“Karenanya Pemprov Kalbar akan terus mengawal sinergi perencanaan daerah dengan RPJPN 2025-2045, yakni Pengarusutamaan ekonomi syariah dalam pembangunan nasional guna mewujudkan Indonesia sebagai poros Ekonomi Syariah Dunia,” ujarnya.(tmB)
