loading=

PAD Kalbar Naik, APBD 2023 Capai Rp6,1 Triliun

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalimantan Barat (Kalbar) mengalami kenaikan signifikan yang didongkrak dari pajak permukaan air dan pajak kendaraan.
Wakil Gubernur Kalbar Ria Norsan menerima pandangan umum dari fraksi DPRD tentang APBD Tahun 2023 saat rapat paripurna di DPRD Kalbar, Senin (3/10). Foto: candra

Pontianak, BerkatnewsTV. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalimantan Barat (Kalbar) mengalami kenaikan signifikan yang didongkrak dari pajak permukaan air dan pajak kendaraan.

Wakil Gubernur Kalbar Ria Norsan menyebutkan kenaikan PAD sekitar Rp300 miliar atau Rp3,1 triliun. Dengan kanaikan itu, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 juga mengalami kenaikan hingga Rp6,1 triliun.

“APBD tahun 2023 terkoreksi sekitar RP6,1 triliun mengalami kenaikan dari tahun 2022 ini yakni Rp5,7 triliun. Kenaikan ini dari PAD Rp2,8 triliun di tahun 2022 ini maka di tahun 2023 menjadi Rp3,1 triliun,” jelasnya usai rapat paripurna pandangan umum fraksi DPRD Kalbar, Senin (3/10).

Kenaikan PAD ini ternyata tidak diiringi dengan kenaikan dana transfer dari pusat yang hanya dipatok sekitar Rp2,9 triliun.

“Nilainya sama dengan tahun ini. Sedangkan DAK kita belum tahu berapa nilainya,” ucapnya.

Baca Juga:

  • Naik Hampir Rp300 Miliar, Perubahan APBD Kalbar Disahkan
  • Silpa APBD Kalbar Masih Tinggi

Disebutkan Ria Norsan, APBD 2023 mendatang tetap masih memprioritaskan pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan.

“Nantinya ini masih terus dibahas bersama Banggar DPRD Kalbar,” ujarnya.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Kalbar, Sy Amin Alkadri menilai postur APBD 2023 Kalbar ini tetap mengedepankan skala prioritas.

“Misalnya pendidikan, kesehatan maupun infrastruktur dan lainnya. Sebab kalau kita lihat memang hal – hal ini masih membutuhkan alokasi anggaran besar sesuai yang diamanahkan dalam perundang-undangan,” ujarnya.

Amin maklumi jika dalam setiap pembahasan anggaran terjadi tarik ulur. Hal itu menurutnya dinamika dalam pemerintahan antara legislatif dan eksekutif.

“Namun tahapan dan proses tetap lanjut hingga kita targetkan paling tidak akhir November ini sudah bisa ketok palu,” pungkasnya.(rob)