Kubu Raya, BerkatnewsTV. Pemerintah mulai mengubah skema penyaluran beras sejahtera (rastra) dari sistem tunai menjadi non tunai.
Rastra yang kerap dikenal raskin ini diberlakukan terhitung awal September 2019 yang sekarang dinamakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Besaran nilainya Rp110 ribu/KPM/Bulan yang hanya dapat ditukarkan ke e-warong yang telah bekerja sama untuk penyaluran bantuan dengan menunjukan kartu kombo.
Penyaluran perdananya di Kubu Raya dilakukan pada Senin (7/10) di Kecamatan Sui Ambawang. Bahkan, sekarang penerima tidak hanya mendapatkan beras namun juga ditambah dengan telur.
Sistemnya kata Kepala Perum Bulog Divisi Regional Kalbar Bubun Subroto, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) harus menunjukan kartu elektronik untuk mendapatkan beras dan telur yang diinginkan.
“Jadi, bantuan itu tidak dapat diambil tunai. Apabila bantuan tidak dibelanjakan di bulan tersebut, nilai bantuannya tetap tersimpan dan terakumulasi dalam akun elektronik Bantuan Pangan,” jelasnya.
Ia menyatakan penyalurannya ke KPM diambil alih oleh Perum Bulog bekerja sama dengan agen. Tidak lagi melalui kelurahan atau desa setempat yang selama ini dijalankan.
“Agen ini akan memberikan pelayanan kepada penerima. Bulog sudah pengalaman menyalurkan beras dari gudang sampai titik industri, kelurahan, atau dusun. Nah, sekarang Bulog akan menyalurkan tidak lagi ke kelurahan atau desa, melainkan ke agen toko. Jadi penerima bisa langsung ke toko-toko yang bekerja sama dengan BNI,” terangnya.
Ia tegaskan penyaluran BPNT menggunakan sistem non tunai ini bertujuan untuk menghindari terjadinya penyelewengan dan tidak tepat sasaran.
Ia pun mengimbau agar KPM disiplin terhadap pengambilan barang mengingat bantuan itu bersifat hidup.
“Jadi setiap petugas pendamping menyuruh untuk mengambil, maka harus diambil karena barang ini hidup. Jadi bisa cepat rusak jika lama dibiarkan,” ujarnya.
Seperti diketahui, penyaluran rastra atau raskin selama ini dipercayakan kepada pihak desa. Masyarakat penerima mengambilnya cukup hanya menunjukan kartu yang dikeluarkan desa.
Beras subsidi yang dibeli KPM tersebut dihargai Rp2 ribu per kilogram. Namun, harga tersebut dinaikan untuk transportasi dan pihak ketiga yang ikut membantu menalangkan modal pengambilan ke Bulog.(rob)
