Rp6,9 Miliar Disita, Polisi Beberkan Modus Operandi Dugaan Korupsi Bansus Desa

Uang Rp6,9 Miliar dari bansus 21 desa di Bengkayang yang disita oleh Polda Kalbar lantaran terindikasi terjadi unsur korupsi dalam pelaksanaannya. Foto: Ist

Pontianak, BerkatnewsTV. Polda Kalbar menyita uang sebanyak Rp6,9 miliar dari rekening desa milik 21 desa di Kabupaten Bengkayang.

Uang tersebut disita lantaran terindikasi terjadi penyalah gunaan penggunaan dana bantuan khusus (bansus) desa yang digelontorkan Pemkab Bengkayang melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2017.

Kepada wartawan saat konfrensi pers, Kabid Humas Polda Kalbar Kombes Pol Donny Charles Go mengatakan total keseluruhan dana bansus yang digelontorkan Pemkab Bengkayang sebesar Rp20 miliar untuk 48 desa.

“Namun yang sudah menggunakan uang itu ada 21 desa,” ucapnya.

Dasar alokasi penganggarannya yaitu Perbup Bengkayang No 44/2017 tertanggal 13 Juni 2017 tentang pedoman umum bantuan keuangan bersifat khusus untuk pembangunan fisik dan prasarana desa.

Akan tetapi, pengucuran dana tersebut tanpa ada proposal resmi yang diajukan dari pihak desa. Atas petunjuk BI oknum di BPKAD, bansus desa itu harus dibayarkan pemerintah desa ke pihak ketiga (kontraktor) yang mengerjakan proyek desa berupa pembangunan fisik.

“Padahal, pekerjaan fisik itu tidak tercantum dalam RKPDes dan APBDes bahkan tidak dilengkapi dokumen progres dan kwitansi pembayaran. Apalagi si kontraktornya tidak melalui proses kontrak dengan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa. Seharusnya pekerjaan fisik desa dilakukan secara swakelola oleh masyarakat,” bebernya Kamis (11/7).

Modus operandi ini pun tercium penyidik setelah mendapatkan laporan dari masyarakat.

Polisi pun melakukan pemeriksaan terhadap 174 orang saksi diantaranya Sekda Bengkayang, 9 pegawai BPKAD, 3 orang Bagian Pemdes, 1 dari Bappeda, 29 orang bendahara desa, 28 orang TPK, 29 orang BPD, 21 orang pelaksana, 4 orang konsultan, serta 48 orang kepala desa.

“Kita juga meminta keterangan dari dua orang ahli dari PBJ LKPP dan keuangan negara,” tambah Donny.

Barang bukti yang disita selain uang, juga Perbup Bengkayang, rincian APBD, SK Bupati, SP2D, rekening koran desa dan rekening pribadi kepala desa, kwitansi pembayaran pekerjaan dari kades ke kontraktor, APBDes 48 desa TA 2017 serta perangkat elektornik.

“Saat ini penyidik terus melakukan pendalaman dan pemeriksan terhadap bukti fisik pekerjaan dengan minta bantuan pendampingan dari auditor BPK RI dan ahli teknis untuk menghitung nilai kerugian negara,” jelasnya.(rob)

Tulis Komentar