Pontianak, BerkatnewsTV. Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan menekankan kepala daerah di Kalbar harus menghasilkan rencana aksi yang konkret dan terukur di masing-masing daerah.
“Saya tidak ingin rapat kerja ini hanya berakhir pada kesimpulan dan dokumentasi. Setelah rapat ini, setiap daerah wajib memiliki rencana aksi yang konkret. Harus jelas: apa yang dikerjakan, siapa penanggung jawabnya, di mana lokasinya, berapa targetnya, dan apa dampaknya bagi masyarakat,” tegasnya saat raker Bersama kepala daerah se-Kalbar pada Selasa (8/9/2026).
Norsan mengajak untuk mengubah cara kerja dari sektoral menjadi lintas sektor, dari berbasis program menjadi berbasis penyelesaian masalah, demi mewujudkan Kalimantan Barat yang sejahtera lebih cepat.
“Raker hari ini jangan hanya menghasilkan kesimpulan dan dokumentasi saja, tapi harus ada rencana aksi konkret,” harapnya.
Salah satu yang disebutkan Norsan adalah terkait penanganan karhutla di Kalbar.
Baca Juga:
- Pencabutan Perda Buka Lahan di Kalbar, Bagaimana Perlindungan Terhadap Peladang
- Banyak Perda Tidak Maksimal Diimplementasikan
Berdasarkan data per 2 September 2026, Kalimantan Barat menghadapi kondisi kualitas udara yang mengkhawatirkan. Tiga wilayah masuk dalam zona hitam atau kategori berbahaya, yakni Kabupaten Kubu Raya dengan angka PM2.5 mencapai 746, Kabupaten Mempawah sebesar 444, dan Kota Pontianak sebesar 417.
“Tercatat ada 1.053 kasus ISPA per 1 September 2026, dengan kasus tertinggi di Kota Pontianak sebanyak 158 kasus, disusul Kabupaten Landak 153 kasus, dan Bengkayang 123 kasus. Saya mengimbau masyarakat untuk menggunakan masker dan menjaga pola hidup sehat,” terangnya.
Menurutnya, kondisi kualitas udara tersebut tidak terlepas dari tingginya sebaran titik panas di sejumlah wilayah Kalimantan Barat. Berdasarkan pantauan satelit, terdapat 7.569 titik panas, dengan konsentrasi tertinggi berada di Kabupaten Ketapang sebanyak 4.086 titik, disusul Kabupaten Kubu Raya 954 titik dan Kabupaten Kayong Utara 619 titik.
“Akar dari masalah udara ini terlihat jelas pada sebaran titik panas. Mitigasi lintas sektor mutlak harus kita tingkatkan,” tegasnya.
Norsan meminta agar sejumlah program prioritas Presiden dipandang sebagai satu ekosistem kesejahteraan yang saling terhubung dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.(tmB)
