Maluku Tengah, BerkatnewsTV. Pemerintah Provinsi Maluku mulai melakukan percepatan realisasi industri hilirisasi kelapa dan pala. Kabupaten Maluku Tengah menjadi daerah sentra kelapa dan pala.

Total nilai investasi industri hilirisasi kelapa dan pala ini sebesar Rp640 miliar yang berasal dari PT Danantara dan Firman’s Grup, perusahaan swasta asal Kalimantan Barat, sebagai mitra strategis PTPN.

“Skema pembiayaan menggunakan pola 70:30, yakni sekitar 70 persen berasal dari Danantara dan 30 persen dari Firman’s Grup,” kata CEO Firmans’s Grup, Hendra Firmansyah usai rapat koordinasi (rakor) di Kantor Gubernur Maluku pada Selasa (1/9/2026).

Rakor dipimpin oleh Sekretaris Daerah Pemprov Maluku, Sadali le yang juga dihadiri Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awat AMir, Ketua DPRD Maluku Tengah Herry Men Carl Haurissa, Region Head Regional 8 di PT Perkebunan I (Persero) – PTPN 1, Misran, OPD di jajaran Pemprov Maluku dan pihak terkait lainnya.

Hendra menambahkan dari total investasi sekitar Rp640 miliar, porsi Firman Group mencapai sekitar Rp192 miliar, ditambah investasi sekitar Rp50 miliar untuk pembangunan dermaga ekspor. Sehingga total komitmen Firman’s Grup mendekati Rp240 miliar.

“Selain pabrik, kami juga akanmerancang ekosistem industri terintegrasi yang mencakup agrowisata perkebunan, agrowisata bahari dan pelabuhan ekspor. Pelabuhan tersebut dirancang untuk mendukung pengiriman produk langsung ke pasar internasional tanpa harus terlebih dahulu melalui Ambon,” terangnya.

Firman’s Grup memastikan kontraktor telah disiapkan dan material pembangunan juga telah tersedia. Dari sisi administrasi, perusahaan mengaku telah memenuhi persyaratan yang dibutuhkan dan tinggal menunggu keputusan eksekusi. Selain itu juga telah melakukan FS bersama Universitas Hasanuddin (Unhas) dan hasilnya dinyatakan layak.

“Jadi, kami tinggal menunggu gongnya saja. Prinsipnya kami siap eksekusi,” tegasnya.

Industri hilirisasi kelapa dan pala ini diproyeksikan akan menyerap sekitar 3.000 tenaga kerja dengan pola operasional tiga shift.

Kapasitas pengolahan kelapa direncanakan mencapai sekitar 600.000 butir per hari. Produk yang dihasilkan akan diarahkan ke pasar ekspor. Untuk kelapa, salah satu produk yang dikembangkan adalah coconut milk, sedangkan pala diarahkan menjadi nutmeg oleoresin.

“Kami akan mengembangkan produk turunan lainnya, termasuk pemanfaatan limbah kelapa untuk menghasilkan produk bernilai tambah,” tambah Hendra.

Berdasarkan proyeksi yang disampaikan dalam rapat, harga kelapa yang saat ini sekitar Rp500 per butir ditargetkan meningkat menjadi sekitar Rp4.000 per butir pada tahun pertama setelah pabrik beroperasi. Nilai tersebut diproyeksikan kembali meningkat hingga sekitar Rp8.000 per butir pada tahun kelima.

Dorong Ekosistem Industri

Sekretaris Daerah Pemprov Maluku, Sadali le mengatakan, persiapan bahan baku harus dilakukan sejak awal, termasuk penerapan standar organik untuk kelapa.

“Proses tersebut dapat berjalan paralel dengan pembangunan fisik pabrik sehingga ketika industri siap beroperasi, petani telah mampu memenuhi standar bahan baku yang dibutuhkan,” harapnya.

Menurutnya, proyek tersebut membentuk ekosistem industri dari hulu hingga hilir, mulai dari petani, pengolahan, perdagangan, logistik hingga ekspor.

Sadali meminta OPD yang berkaitan dengan proyek tersebut menyiapkan seluruh dokumen dan persyaratan sejak awal agar proses perizinan tidak menjadi hambatan ketika keputusan eksekusi telah diberikan.

“Kita berharap, semua dalam PSN ini dapat diwujudkan dalam waktu yang tidak terlalu lama, dengan memenuhi semua standar, yang paling penting dari sisi keamanan,” katanya.

Ia juga meminta seluruh pihak menyamakan persepsi untuk menyelesaikan persoalan yang masih muncul di lapangan.

“Tadi PTPN sangat berharap ada problem di sana dapat diselesaikan dan ada jaminan dari Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. Tinggal menyamakan persepsi sehingga apa yang diharapkan masyarakat dan pemerintah untuk mewujudkan hilirisasi kelapa dan pala dapat diwujudkan,” ujarnya.

Persoalan Lahan Dapat Diselesaikan

PTPN meminta dukungan Pemprov Maluku, Pemkab dan DPRD Maluku Tengah untuk membantu menyelesaikan persoalan tersebut melalui komunikasi dengan masyarakat dan pihak-pihak terkait.

Persoalan lahan di kawasan Kebun Awa masih menjadi salah satu perhatian. PTPN menyebut kawasan tersebut mencakup lima desa. Empat desa disebut telah memberikan dukungan terhadap rencana hilirisasi kelapa dan pala, sedangkan persoalan masih terdapat di Desa Tanahahu.

PTPN menyatakan telah menempuh langkah administratif terkait persoalan tersebut dan berharap situasi di lapangan dapat kondusif sebelum pembangunan fisik dimulai.

“Kami berharap sebelum nanti konstruksi datang, kondisinya sudah lebih kondusif. Kalau kita pakai pengamanan sampai berbulan-bulan itu bukan solusi. Kami berharap investasi ini diterima dengan aman, nyaman dan tertib,” harap Region Head Regional 8 PTPN 1, Misran.

Baca Juga:

• Firman’s Grup Beberkan Potensi Hilirisasi Industri Pala dan Kelapa ke Wakil Ketua MPR
• Firmansyah Khatulistiwa Grup Investasi Hilirisasi Perkebunan Kelapa dan Pala

Oktober Mulai Berjalan

Ia menyebut total investasi untuk proyek hilirisasi kelapa dan pala mencapai sekitar Rp640 miliar, terdiri dari sekitar Rp500 miliar untuk industri kelapa dan Rp140 miliar untuk industri pala.

“Proyek tersebut bagian dari 13 proyek strategis nasional (PSN) tahap kedua, yang merupakan kolaborasi BUMN dengan mitra strategis,” ujarnya.

Untuk komoditas pala, produk utama yang akan dikembangkan adalah nutmeg oleoresin untuk kebutuhan industri pangan, kosmetik dan farmasi. Sementara komoditas kelapa akan diolah menjadi berbagai produk turunan yang ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah sekaligus membuka akses pasar ekspor.

“Harapan kami investasi yang besar ini jangan disia-siakan, karena ini adalah momentum besar untuk kemajuan Provinsi Maluku, khususnya Maluku Tengah yang sudah menjadi atensi khusus dari Presiden,” ujarnya.

Misran menyatakan, sejumlah tahapan persiapan proyek telah berjalan. Feasibility Study (FS) untuk hilirisasi kelapa dan pala telah selesai dan dinyatakan layak.

Sejumlah proses perizinan dan dokumen teknis masih dalam tahap penyelesaian. Untuk proyek kelapa, dokumen terkait pemanfaatan ruang telah tersedia, sementara proses serupa untuk proyek pala ditargetkan rampung dalam waktu dekat.

Kontrak Engineering, Procurement and Construction (EPC) ditargetkan memasuki tahap penandatanganan pada September 2026. Sementara izin Amdal masih berproses.

Setelah tahapan tersebut selesai, pematangan lahan dan pembangunan fisik ditargetkan dimulai pada minggu pertama Oktober 2026. Pihaknya memperkirakan pembangunan fasilitas industri hingga siap memasuki tahap pengolahan membutuhkan waktu sekitar 18 bulan.

Pemkab Muluku Tengah Kawal Investasi Rp640 Miliar

Bupati Maluku Tengah, Zulkarnain Awat Amir memastikan pemerintah daerah mendukung investasi tersebut. Ia menilai persoalan yang muncul di lapangan merupakan dinamika yang biasa terjadi dalam investasi.

“Kalau di lapangan ada kerikil kecil itu biasalah dalam berbagai investasi. Secara umum tidak ada masalah, dan ini bukan hanya untuk Maluku Tengah tetapi untuk semua petani yang ada di seluruh Maluku,” kata Zulkarnain.

Ia menegaskan, investasi tersebut bukan lagi sekadar rencana daerah karena Presiden RI telah melakukan groundbreaking.

“Presiden Republik Indonesia sudah groundbreaking. Tanggung jawab kita semua untuk mengamankan ini,” ujarnya.

Ia memastikan Pemkab Maluku Tengah siap turun tangan apabila terdapat persoalan yang membutuhkan intervensi pemerintah daerah.

“Saya sudah sampaikan kepada pimpinan PTPN, kalau ada kendala-kendala yang harus saya turun tangan, segera kabari. Alhamdulillah sampai hari ini masih on the track,” tegasnya.

Senada disampaikan Ketua DPRD Maluku Tengah, Herry Men Carl Haurissa menegaskan tidak akan mundur dari komitmen mengawal investasi PTPN di Maluku Tengah.

“Kami tidak mundur, tidak undur satu langkah pun untuk investasi ini. Karena itu urusan keamanan menjadi tanggung jawab kita bersama,” pungkasnya.(rob)