Pontianak, BerkatnewsTV. Sejumlah aktivis mahasiswa yang tergabung dalam berbagai organisasi kepemudaan seperti IMM, PMII, GMNI, GMKI, dan PMKRI menyampaikan 12 point tuntutan kepada Pemprov Kalbar.

Perwakilan Aliansi Cipayung Kota Pontianak, Muhammad Sherkhan membacakan 12 poin tuntutan terkait ketenagakerjaan dan Pendidikan saat demo di Kantor Gubernur Kalbar pada Senin (4/5/2026).

12 tuntutan itu antara lain :

1. Menolak praktik upah murah yang tidak sesuai dengan standar kebutuhan hidup layak.
2. Tolak praktik union busting.
3. Menuntut penghapusan outsourcing pada pekerjaan inti.
4. Menuntut pemerintah menindak tegas perusahaan yang melanggar HAM.
5. Mendesak perusahaan meningkatkan standar keselamatan kerja serta memberikan jaminan sosial yang komprehensif bagi buruh.
6. Menuntut pemerintah membentuk Satgas Perlindungan Buruh yang melibatkan elemen buruh.
7. Menuntut pemerintah memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal.
8. Menuntut pemerintah membentuk regulasi yang mendorong kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
9. Menuntut pemerintah meningkatkan fasilitas pendidikan secara merata di Kalbar.
10. Menuntut pemerintah melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap penyaluran PIP dan KIP.
11. Menuntut pemerintah melakukan pemerataan tenaga pengajar, khususnya ke daerah terpencil.
12. Menuntut pemerintah menghentikan program MBG serta menolak implementasinya di kampus.

Sekda Pemprov Kalbar, Harisson yang juga Ketua KAHMI Kalbar menegaskan pemerintah daerah berkomitmen untuk tidak menjadikan aspirasi ini sebagai formalitas semata.

Baca Juga:

• DPRD Kalbar Sampaikan Tuntutan Pendemo ke DPR RI
• Larangan Mudik, Mahasiswa Sampaikan Tuntutan ke Gubernur Kalbar

“Seluruh tuntutan yang telah disampaikan kami terima dengan terbuka. Kami pastikan akan ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan instansi terkait, agar isu-isu strategis seperti hak buruh, upah layak, dan pemerataan pendidikan dapat memperoleh solusi konkret sesuai kewenangan pemerintah provinsi,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas kepedulian dan peran aktif mahasiswa dalam menyuarakan kepentingan masyarakat.

“Saya atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memberikan apresiasi atas kepedulian rekan-rekan mahasiswa. Ini menunjukkan bahwa idealisme dan kecintaan terhadap daerah masih terjaga dengan baik,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Harisson menilai mahasiswa memiliki peran strategis sebagai motor penggerak perubahan.

“Selama mahasiswa masih peduli terhadap nasib rakyat, di sanalah ada harapan dan masa depan bagi Kalimantan Barat,” tambahnya.

Menutup penyampaiannya, ia mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya mahasiswa, untuk terus mengawal kebijakan dan memperkuat sinergi dengan pemerintah.

“Membangun Kalimantan Barat tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah. Dibutuhkan dukungan dan kolaborasi seluruh pihak, termasuk mahasiswa sebagai kontrol sosial, demi mewujudkan perubahan nyata dan masa depan yang lebih baik,” pungkasnya.

Penyerahan dokumen tuntutan dari Aliansi Cipayung kepada Sekda berlangsung tertib, menandai terbangunnya komunikasi konstruktif antara mahasiswa dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.(tmB)