Gabungan mahasiswa dari berbagai elemen dan OKP saat demo ke Kantor Gubernur terkait larangan mudik.
Gabungan mahasiswa dari berbagai elemen dan OKP saat demo ke Kantor Gubernur terkait larangan mudik. Foto: ist

Pontianak, BerkatnewsTV. Hampir seratusan mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam BEM, OKP dan organisasi kedaerahan menyampaikan tuntutan kepada Gubernur Kalbar terkait larangan mudik menjelang Idulfitri.

“Ada tiga tuntutan yang kami bawa, esensinya tentang bagaimana ketika pak gubernur melarang mudik, tentu kami meminta solusi. Ini menjadi aturan yang berubah-ubah yang dibuat pak gubernur,” kata Samiaji salah satu mahasiswa saat menyampaikan aspirasinya di depan Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (6/5).

Ia sebutkan ketika Pilkada, mahasiswa disuruh pulang untuk memberikan hak suara pada kampung halamannya. Kemudian wisata dibuka, pusat perbelanjaan dibuka. Namun ketika lebaran, mudik dilarang dengan alasan untuk mencegah penyebaran covid-19.

“Ketika kami mudik, antigen atau swab itu hendaknya digratiskan supaya mahasiswa rantau di sini bisa mudik ke kampung halamannya, kalau tidak gratis, ongkos mudik kami habis untuk bayar antigen,” tuturnya.

Baca Juga:

Tuntutan lain yakni Pemprov Kalbar memberikan bantuan kepada mahasiswa baik sembako atau uang ketika dilarang mudik.

“Kalau kami dilarang mudik dan tetap tinggal di sini (Pontianak), kami minta ada bantuan dari pemerintah, baik sembako maupun uang. Ini penting, misalkan mudik dilarang, ada pegangan kami untuk bertahan di Pontianak ini,” tegasnya.

Saat menyampaikan aspirasi, para pendemo diterima Asisten I Setda Pemprov Kalbar dan Kepala Dinas Kesehatan Kalbar yang berjanji akan meneruskan tuntutannya ke Gubernur Kalbar.

Gubernur Kalbar Sutarmidji menyatakan larangan mudik tersebut merupakan kebijakan nasional dari pemerintah pusat.

“Larangan mudik itu kebijakan nasional. Gubernur, bupati, walikota wajib mematuhinya. Jadi kenapa demo ke gubernur. Harusnya kita bersama fokus menangani covid agar bisa reda,” jelasnya.(tmB)