Pontianak, BerkatnewsTV. Mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi di Pontianak melakukan aksi demo di Kantor DPRD Kalbar. Tiga tuntutan yang menjadi isu krusial di negeri ini disampaikan mahasiswa.
Yakni Presiden RI Prabowo Subianto segera mengeluarkan Perpu yang mengatur secara tegas tentang PPN 11% dan 12%. Kemudian menolak keras wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD serta menuntut DPR dan Presiden untuk mereformasi institusi Polri.
“Kami minta agar bapak-bapak anggota DPRD Kalbar dapat menyampaikan aspirasi kami ke pemerintah pusat,” tegas Presiden Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Pontianak, Sher Khan saat diterima di Kantor DPRD Kalbar, Senin (6/1).
Empat orang menerima mahasiswa antara lain Ketua DPRD Kalbar, Aloysius, Wakil Ketua DPRD Kalbar Prabasa Anantatur, anggota Komisi III Sy Amin dan Kasdi.
“Pemerintah menaikan tarif pajak PPN 12% lalu teralihkan isunya satu statemen dari seorang menteri membuat putusan melalui sosial media pribadinya bahwa PPN diubah menjadi PPNBM 12%,” katanya.
Selain itu mahasiswa juga menyoroti Polri yang dinilai institusi terbobrok di negeri ini. Dengan dinobatkannya Polri dengan instansi rating ketidakpercayaan rakyat yang paling tinggi juga selusin kasus yang telah mereka perbuat, membuktikan bahwa instansi yang harus segera direformasi adalah Polri.
Baca Juga:
- Demo Mahasiswa di DPRD Kalbar Sempat Ricuh
- Demo DPRD Kalbar, Mahasiswa Desak Rancangan UU KUHP Ditunda
“Begitu juga dengan wacana kepala daerah akan dipilih oleh DPRD, ini menunjukan merosotnya demokrasi di Indonesia. Belajar dari sejarah di Indonesia bahwasanya pemilihan tersebut sama seperti saat orde lama. Jika ini terealisasi maka akan banyak money politik yang berputar di partai politik dan permainan politik kotor dalam partai politik,” tambah Sher Khan.
Sementara itu, Ketua DPRD Kalbar, Aloysius berjanji akan menyampaikan aspirasi mahasiswa ke DPR RI dan pemerintah pusat.
“Karena di sini kan tidak bisa ambil keputusan sebab keputusan itu di DPR RI,” ucapnya.
Terkait kenaikan PPN 12%, Aloysius setuju jika hanya diberlakukan untuk barang-barang mewah. “Jangankan naik 1 persen, 3 persen pun tidak masalah yang penting untuk barang mewah. Dan tidak membebani kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Menyikapi wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD, Aloysius menyebutkan Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI masih tetap dengan sikapnya yakni menolak.
“Mudah-mudahan jika mereka melihat dan mempelajari sejarah yang ada, bagaimana reformasi dulu diperjuangkan ini, ya kita kembali lagi lah. Itu yang kita harapkan. Tapi masih ada harapan karena ada di MK,” ujarnya.
Terhadap institusi Polri, Aloysius menilai sudah semakin baik mulai dari rekrutmennya. Permasalahannya adalah oknumnya. “Namun kita berharap dengan presisi yang sudah baik ini terus ditingkatkan. Dan oknumnya yang harus ditindak tegas,” ucapnya.(rob)
