Pontianak, BerkatnewsTV. BPK RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian kepada Pemprov Kalbar atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun Anggaran 2023 Pemprov Kalbar diserahkan langsung Auditor Keuangan Utama BPK RI Laode Nusriadi kepada Ketua DPRD Kalbar dan Pj Gubernur Kalbar dalam rapat paripurna, Kamis (6/6).

Kendati mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), BPK RI masih menemukan berbagai permasalahan utama yang dinilai tidak sesuai ketentuan.

“Permasalahan terkait pengendalian interen dan kepatuhan seperti TPP ASN yang tidak sesuai ketentuan, pengelolaan dana Pembiayaan Beasiswa Pendidikan dan Dana BOS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak sesuai ketentuan, ” ungkap Laode.

Baca Juga:

• BPK Masih Temukan Permasalahan Aset di Kalbar
• BPK RI Temukan Belanja Modal dan Pegawai di Kalbar Bermasalah

Selain itu tambah Laode, pengelolaan belanja hibah belum sesuai ketentuan, dan kelebihan pembayaran atas kekurangan dan ketidak sesuaian spesifikasi atas 89 paket belanja modal di enam SKPD.

“BPK RI memberikan waktu 60 hari kepada Pj Gubernur Kalbar untuk menindak lanjuti temuan tersebut, ” tegasnya.

Sementara itu Pj Gubernur Kalbar Harrison berjanji akan menindak lanjuti rekomendasi BPK RI tersebut. Kendati Wajar Tanpa Pengecualian berhasil diraih Pemprov Kalbar

“Kita akan terus berupaya memperbaiki pengelolaan keuangan daerah. Kelebihan pembayaran ini dalam ketentuan kita diberikan waktu 60 hari untuk mengembalikannya, ” janjinya.

Namun, sayangnya Harrison enggan menanggapi penyebab kelebihan pembayaran tersebut.(rob)