Sanggau, BerkatnewsTV. DPRD Sanggau melihat enam bantuan sosial yang dikucurkan pemerintah masih belum sepenuhnya tepat sasaran.
Bantuan tersebut antara lain BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai) dan PKH (Program Keluarga Harapan), kartu prakerja, BLT DD, BSU (Bantuan Subsidi Upah), BLT Minyak Goreng dan BLT UMKM.
“Msih banyak masyarakat yang datang mengadu karena tidak mendapat bantuan pemerintah. Sementara secara ekonomi, mereka seharusnya berhak masuk dalam daftar penerima manfaat,” kata Wakil Ketua DPRD Sanggau Acam, Senin (18/4).
Ia contohkan yang sebatangkara tidak tidak masuk daftar penerima manfaat namun yang dua kali berturut-turut, punya mobil tapi masih dapat bantuan pemerintah.
“Ini sama saja ada yang bahagia dan ada yang terluka,” ungkap Acam.
Menurut ketua DPC partai Hanura Sanggau itu, belum tepat sasarannya bantuan ini akibat data yang tidak valid. Proses pemuktahiran data yang dilakukan belum berjalan sebagaimana mestinya.
Baca Juga:
“Proses verifikasi dan validasi data harus dilakukan secara berjenjang dari desa, kecamatan dan kabupaten. Dan proses ini harus dikawal, sehingga menghasilkan data yang valid. Karena data kemiskinan itu dinamis, yang pindah, meninggal dunia dan secara ekonomi sudah meningkat, tentu tidak layak lagi menerima bantuan,” imbuh Acam.
Acam mempertanyakan, ketika perbaikan data sudah dilakukan pihak desa, tapi masih ada masyarakat yang tidak lagi berhak, namun masih mendapat bantuan.
“Saya banyak juga teman yang menjadi kepala desa. Menurut apa yang telah disampaikan kepala desa, perbaikan data sudah mereka lakukan, tapi data tidak berubah. Ini tentu menjadi pertanyaan dan perlu menjadi perhatian khusus pemerintah pusat,” pungkasnya. (pek)
