Sanggau, BerkatnewsTV. APBD Sanggau tahun 2020 dipotong hingga 35 persen dalam rangka penanganan covid-19. Alokasi anggaran yang dipotong lebih kepada belanja modal, belanja barang dan jasa.
“Kami Pemkab Sanggau belum nyampailah 35 persen, tapi kurang sedikitlah. Mudah – mudahan secepatnyalah,” kata Sekda Sanggau Kukuh Triyatmaka wartawan, Kamis (14/5).
Sampai hari ini, untuk anggaran recofusing kata Kukuh, sementara ini masih angka yang lama yakni Rp 31,2 milyar.
“Tapi kalau nanti 35 persen itu masuk lagi dipastikan dana cadangan penanganan covid-19 bisa bertambah menjadi Rp 80 milyar lebih,” ujarnya.
Dana cadangan itu, lanjut Kukuh, terpaksa diambil dari dana kegiatan fisik, seperti di Dinas Bina Marga dan SDA Sanggau, Dinas Perumahan Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Sanggau, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sanggau dan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan Sanggau.
“Di empat SKPD ini nanti yang bakal banyak kesedot anggarannya. Seperti sekarang lelang yang sedang berproses itukan DAK kesehatan yang tidak terkena drop, DAK RSUD, DAK Bina Marga dan Cipya Karya yang bersumber dari Dana Insentif Daerah (DID). Untuk DAU masih saya tahan karena masih ada recofusing,” ungkap Kukuh.
Baca Juga
* Soal Anggaran Covid-19, Pemkab Sanggau Diminta Transparan
* Anggaran Umroh Terancam Batal
Untuk anggaran terakhir penanganan covid-19 di Sanggau sementara ini masih tercatat Rp 37 milyar lebih. Anggaran tersebut diperuntukan untuk pemberian bansos kepada masyarakat terdampak covid-19 dengan pagu anggaran Rp 12 milyar lebih yang dikelola Dinsos P3AKB Sanggau, Dinas Kesehatan Rp 5 milyar, RSUD MTh Djaman Rp 3 milyar, dan BPBD Rp 3 milyar.
“Kenapa Dinsos yang paling besar karena kita ingin memberikan bantuan kepada masyarakat kita yang terdampak covid-19 selama dua bulan. Data penerima bansos non DTKS sementara ini tercatat 20 ribu lebih Kepala Keluarga. Tapi data ini masih dinamis masih bisa dikoreksi,” pungkas Kukuh.
Anggota Komisi II DPRD Sanggau, Yulianto mengapresiasi langkah Pemkab Sanggau dalam memberikan suport anggaran percepatan penangan covid-19.
“Anggaran Rp37 miliar lebih itu saya kira sudah cukup fantastis. Dan saya minta dana tersebur dikelola dengan baik,” sarannya.
Kepada tim gugus tugas yang membelanjakan anggaran tersebut, Yulianto mengingatkan untuk transparan, dan membuka anggaran ke publik agar tidak ada saling curiga mencurigai, terlebih sesama instansi yang mendapatkan anggaran berbeda.
“Misalnya untuk pembelian rapid tes yang saya dengar direncanakan 10 ribu lebih. Itu jiga harus dibuka spesifikasi dan mutu alatnya, layak tidak digunakan? Kan begitu,” pungkasnya.
Kemudian terkait penerima bansos, ia berharap dilakukan dari tingkat bawah Kadus atau RT supaya nanti diperoleh data yang real.
“Saya rasa 20 ribu itu belumlah cukup. Karena banyak sekali masyarakat kita yang terdampak covid-19 dan memang butuh bantuan dari Pemerintah,” ungkapnya.(pek)
