Pontianak, BerkatnewsTV. Menjelang Konferwil Nahdlatul Ulama (NU) Kalbar yang akan dihelat 25 – 26 Juni 2022, telah merebak sejumlah nama yang mencalonkan diri sebagai ketua.
Namun, uniknya di organisasi Islam terbesar di Indonesia ini tidak mengenal kata mencalonkan sebagai ketua. Tidak seperti organisasi umum lainnya.
“Sistem di NU adalah dicalonkan oleh masing-masing PCNU dari kabupaten/ kota atau para kyai sepuh bukan mencalonkan diri. Ini sudah menjadi tradisi lama yang dijalankan NU selama ini,” kata Ketua OC Konferwil NU Kalbar, KH DR Romawi Martin kepada BerkatnewsTV, Senin (13/6).
Ia jelaskan nantinya seorang ketua dicalonkan oleh para pemilik suara yakni 14 Pimpinan Cabang NU pada saat di Konferwil NU Kalbar.
Tentu sosok yang dicalonkan mesti memenuhi persyaratan seperti yang termaktub dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Misalnya, pernah menjadi pengurus di wilayah atau banom atau di PC atau tidak merangkap jabatan politik.
“Jadi secara normatif tidak ada persyaratan khusus semuanya tetap sesuai yang termaktub dalam organisasi,” jelasnya.
Ia berharap figur yang dicalonkan tentu siap mengabdi lahir dan batin bagi NU. Kalau pun fiigur itu besar namun tidak ada semangat totalitas akan sulit karena roh nya NU adalah berkhidmat atau pengabdian.
“Kalau pun ada yang mencalonkan diri itu hak masing-masing, meskipun ada yang sudah pasang baliho atau flayer tidak ada yang melarang. Kami menyikapinya biasa-biasa saja. Seperti nama saya sudah merebak kemana-mana dicalonkan tapi saya anggap hal itu biasa saja,” ucapnya.
Oleh karenanya tambah Romawi, mekanisme yang dijalankan NU selama ini tidak pernah menerima pendaftaran dari seseorang yang mencalonkan diri.
Pihaknya dikatakan Romawi hanya mempersiapkan jalannya pelaksanaan Konferwil dengan berbagai tahapan diantaranya menyampaikan undangan Konferwil kepada peserta dan undangan untuk bersilaturahmi dengan para nahdliyin.
Baca Juga:
- NU Ingatkan Berhenti Mengoyak Persatuan Dengan Narasi Kebencian
- NU Diharapkan Jadi Garda Terdepan Hadapi Persoalan Kebangsaan
Sementara salah satu kader dan santri NU Kalbar, M Effendi mengatakan NU adalah tempat berkhidmat atau pengabdian yang besar sejak dulu.
“Jadi kalau ada yang bahasanya untuk membesarkan NU maka perlu dipertanyakan ke-NU-annya,” ucapnya.
Menyikapi calon-calon ketua yang telah mencuat, Effendi sebutkan dalam AD/ART sudah jelas tidak boleh double jabatan polik baik itu dari unsur parpol maupun bukan seperti kepala daerah atau senat.
“Larangan ini dikarenakan yang bersangkutan dikhawatirkan tidak bisa fokus berkhidmat unutk NU dan tidak bisa membagi untuk mengomandoi NU kedepannya,” terangnya.
Apalagi di NU ia sebutkan telah lengkap badan otonom atau lembaganya. Misalnya di kesehatan ada Lembaga Kesehatan NU, Lembaga Perekonomian NU (LPNU), Lembaga Maarif NU dibidang pendidikan, Serikat Nelayan NU, Himpunan Pengusaha Nahdliyin hingga Lembaga Kesejahteraan Keluarga NU maupun Persatuan Guru NU dan lain sebagainya.
Banom atau lembaga tersebut sudah ada mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Sehingga jika ada calon Ketua NU yang ingin membentuk banom atau lembaga baru hendaknya harus memahami dan mempelajari apa saja yang ada di dalam tubuh NU.
“Mestinya calon ketua NU tidak membuat program pembentukan lembaga atau banom baru namun tinggal menggerakan yang sudah ada. Dan terpenting harus mundur jika ada calon ketua yang berbasis dari politik,” pungkasnya.(rob)
