HNSI Tekankan Tiga Asas Larangan Pukat Trawl

Rakor lintas instansi membahas tindk lanjuti pelarangan penggunaan trawl di Stasiun PSDKP Pontianak. Foto: Ist

Kubu Raya, BerkatnewsTV. Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) menyatakan dukungannya terhadap larangan penggunaan pukat trawl yang kerap digunakan para pelaku usaha perikanan.

Kebijakan itu dikatakan Ketua HNSI Kubu Raya, H. Sahdan agar nelayan-nelayan kecil tidak kehilangan mata pencaharian lantaran kalah canggih dengan peralatan tangkap yang dimiliki pelaku usaha perikanan.

“Apalagi, selama tiga tahun sosialisasi larangan ini sudah dilakukan. Maka sekarang ini sudah saatnya diterapkan. HNSI mendukung penuh kebijakan larangan trawl ini dengan memberikan pemahaman dan sosialisasi,” tegasnya, Sabtu (20/7) didampingi Wakil Ketua Hermili dan Sekretaris Busrah Abdullah.

Bahkan disebutkan Sahdan, saat rakor lintas instansi di Stasiun PSDKP Pontianak Rabu (17/7) lalu, telah disepakati akan menindak lanjuti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71/PERMEN-KP/2016 tentang larangan penggunaan trawl.

Tentunya, sambung Sahdan, dalam penerapan aturan itu, HNSI menekankan tiga hal pokok yaitu asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas keberlanjutan (pelestarian).

“Maka, poin penting yang diminta HNSI Kubu Raya untuk segera dilakukan yaitu efektifkan pelarangan dan lakukan penegakan hukum dengan memperhatikan 3 asas itu. Tanpa kecuali untuk seluruh pelaku usaha kapal ikan tanpa ada pembatasan GT,” tegasnya.

Kemudian aparat penegak hukum tidak tebang pilih atau penegakan hukum setengah hati. Dan pemerintah pusat, provinsi hingga kabupaten segera mengambil langkah – langkah cepat menanggulangi nelayan yang terdampak.

“Serta segera mencari solusi dan rumusan jangka panjang untuk membuat alat tangkap lain atau alternatif pengembangan atau pengalihan jenis usaha lain tapi tetap dalam bidang kelautan perikanan,” pungkasnya.(tm)

Tulis Komentar