Pontianak, BerkatnewsTV. Ketua Umum BPD HIPMI Kalbar Denia Yuniarti Abdussamad membantah dirinya telah melakukan pelanggaran organisasi seperti yang tertuang dalam Mosi Tidak Percaya yang disampaikan 11 BPC, pengurus BPD HIPMI, HIPMI Ladies maupun Dewan Pembina serta mantan Ketum.
“Di dalam HIPMI itu tidak ada istilah mosi tidak percaya tapi pelanggaran konstitusi,” tegas Denia saat konferensi pers, Senin (24/12) di Cafe Qahwah Jalan Alianyang Pontianak.
Terkait keberadaan sekretariat, Denia katakan sedang dalam tahap proses pembangunan yakni HIPMI Center di Jalan Reformasi.
“Selama ini saya menempati ruko hanya tidak ada plang. Sementara untuk konsolidasi di hotel atau tempat lain. Target saya tiga bulan HIPMI Center sudah berdiri,” tuturnya.
Untuk perubahan struktur, Denia akui belum melakukan itu karena tidak ada mengajukan SK PAW ke BPP HIPMI.
“Sebagai pimpinan boleh dilakukan perubahan. Untuk evaluasi, penyegaran, melihat performa kinerja, siapa-siapa yang bisa diajak kerjasama. Saya tidak mau kedepannya terjadi berantem terus,” ucapnya.
Kaitan KUR, Denia membantah tidak ada urusan dengan organisasi melainkan B to B. “Jadi tidak ada urusan dengan HIPMI. Disini reputasi saya dijatuhkan,” tegasnya.
Denia juga menegaskan tidak pernah menginisiasi Musnalub. “Apakah ada buktinya. Mana buktinya,” tantang Denia.
Menurutnya, penggantian Ketua BPD HIPMI bukanlah kewenangan BPC namun kewenangan mutlak di BPP. “Mereka yang akan memutuskan. Apakah ini layak dilakukan pergantian atau tidak,” jelasnya.
Namun ia menyatakan gejolak yang terjadi sebagai bagian dari dinamika organisasi dan tantangannya menjadi ketua umum.
“Hikmah dari kejadian ini, kami jadi semakin solid. Yang disampaikan di mosi tidak percaya, saya anggap itu sebagai sebuah masukan dan kritik. Tentu saya sebagai ketua umum bertanggung jawab. Ini akan dijadikan bahan introspeksi,” pungkasnya.(riz)
