loading=

KPK Ingatkan Kalbar Soal PSU

KPK Ingatkan Kalbar Soal PSU
Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan mengungkapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengingatkan mengenai penertiban, pendataan, dan pengelolaan Prasarana dan Sarana Umum (PSU) di Kalbar sebagai aset daerah. Foto: ist/berkatnewstv

Pontianak, BerkatnewsTV. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengingatkan mengenai penertiban, pendataan, dan pengelolaan Prasarana dan Sarana Umum (PSU) di Kalbar sebagai aset daerah.

“Kita telah memiliki Berita Acara bersama dengan KPK terkait penertiban, pendataan, dan pengelolaan PSU sebagai aset daerah yang harus diselamatkan dan dijaga manfaatnya untuk kepentingan publik,” kata Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus Kurniawan.

Karenanya, Krisantus meminta seluruh jajaran dinas terkait maupun pihak penyedia memastikan tidak ada celah penyimpangan, tumpang tindih lahan, maupun ketidaksesuaian spesifikasi teknis di lapangan.

“Seluruh dokumen administrasi dan serah terima aset harus tertib serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum,” tegasnya.

Baca Juga:

Krisantus juga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), khususnya Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2026 tentang Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pedoman Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

Ia menegaskan seluruh proses pengadaan harus berpedoman pada ketentuan tersebut. Penandatanganan kontrak bukan sekadar seremonial administratif, melainkan bentuk komitmen dan ikatan hukum antara kedua belah pihak.

“Seluruh pihak harus mematuhi ketentuan pengadaan, mulai dari proses e-purchasing, pelaksanaan pekerjaan, hingga pengendalian mutu sesuai regulasi LKPP,” ujarnya.

Hal ketiga yang menjadi perhatian adalah disiplin waktu pelaksanaan pekerjaan, mengingat kegiatan berlangsung menjelang akhir Tahun Anggaran 2026.(rob)