Pontianak, BerkatnewsTV. Seorang PNS Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalbar berinisial SO telah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana Retribusi Tenaga Kerja Asing.
SO selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD), disangkakan telah melakukan tindak pidana korupsi penyimpangan pengelolaan uang penerimaan retribusi pengesahan perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) Tahun Anggaran 2025 di Disnakertrans Kalbar.
“Berdasarkan hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) yang dilakukan oleh Inspektorat Kalbar, kerugian keuangan negara sebesar Rp448.082.652,” ungkap Dirreskrimsus Polda Kalbar Kombes Pol. Burhanuddin, Jumat (13/11/2026).
Baca Juga:
- Oknum PNS Disperindagkop dan UM Sanggau Terlibat Korupsi Pembayaran TERA
- ASN Sanggau Divonis Satu Tahun Penjara Kasus Korupsi Pembayaran Tera Ulang
Penyidik Ditreskrimsus Polda Kalbar pun telah menjadwalkan pelaksanaan Tahap 2 yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum pada hari Selasa, 17 November 2026 mendatang.
Berkas penyidikan perkara tersebut kini telah resmi dinyatakan lengkap (P-21) oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Hal ini tertuang dalam Surat Kepala Kejaksaan Negeri Pontianak Nomor: B-8907/O.1.10/Ft.1/10/2026 tertanggal 26 Oktober 2026 perihal Pemberitahuan Hasil Penyidikan Sudah Lengkap (P-21).
“Sebagai bagian dari upaya pemulihan kerugian keuangan negara (asset recovery), penyidik juga telah melakukan penyitaan aset dengan taksiran nilai mencapai Rp150 juta,” terangnya.
Atas perbuatannya, tersangka SO dijerat dengan konstruksi pasal berlapis, yakni Pasal 603 dan/atau Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 20 huruf a KUHP, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, serta Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.(rob)
