Kubu Raya, BerkatnewsTV. Para pelaku usaha di Kubu Raya dikenalkan sistem digital yang dinamai sistem informasi pengawasan kepatuhan lingkungan hidup atau SI-PATUHLah.
Sistem digital ini, diinisiasi oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalbar, untuk memberikan dampak positif kepada para pelaku usaha, dalam birokrasi pelaporan serta memangkas waktu dan jarak mewujudkan pelayanan yang efektif tetapi tetap akuntabel.
Kepala DLH Kubu Raya Dedy Hidayat mengatakan pentingnya kepatuhan para pelaku usaha terhadap kewajiban pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.
“Para pelaku usaha wajib mengimplementasikan SI-PATUHLah dalam pengelolaan usahanya yang berdampingan dengan lingkungan sekitarnya,” ucapnya saat membuka Sosialisasi Penyelenggaraan Program Pengendalian Perubahan Iklim (Proklim) Berbasis Masyarakat pada Kamis (12/11/2026).
Menurut Dedy pengawasan tidak akan berjalan maksimal tanpa dukungan serta partisipasi aktif masyarakat dan seluruh pihak terkait.
Baca Juga:
- Bupati Simalungun akan Adopsi Pengelolaan Desa di Kubu Raya
- Kubu Raya Peringkat I Pengelolaan Dana Desa
Sejalan dengan upaya tersebut, DLH Kabupaten Kubu Raya juga mendorong pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan Kepatuhan Lingkungan Hidup (SI-PATUHLah Digital).
“Sistem berbasis digital ini dihadirkan untuk memberikan kemudahan akses layanan lingkungan hidup melalui website, pengaduan lebih cepat, pemantauan tindak lanjut, serta transparansi pelayanan,” terangnya.
Dedy berharap kehadiran SI-PATUHLah Digital dapat membantu pihak-pihak yang memiliki kewajiban dalam pengelolaan lingkungan hidup untuk melaksanakan tanggung jawabnya secara terukur.
Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital menjadi salah satu upaya memperkuat pelayanan berbasis digital dengan mengedepankan keterbukaan informasi sekaligus meningkatkan kualitas disektor lingkungan hidup.
Melalui penguatan Program Proklim dan pemanfaatan SI-PATUHLah Digital, DLH Kabupaten Kubu Raya berharap kesadaran, kepedulian, serta kepatuhan masyarakat terhadap lingkungan semakin meningkat.
Kegiatan melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), perwakilan pemerintah kecamatan dan desa, kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA), serta unsur terkait lainnya. (dian)
