Pontianak, BerkatnewsTV. Anggota DPR RI Dapil Kalbar 1, Franky Sibarani melihat banyak tantangan yang dihadapi relawan karhutla saat memadamkan api.

Salah satunya persoalan keterbatasan sumber air. Di sejumlah lokasi, kondisi tanah yang mengering membuat ketersediaan air tanah semakin terbatas.

Namun, ia menilai keberadaan sungai dan wilayah perairan di Kalimantan Barat masih dapat dimanfaatkan untuk mendukung operasi pemadaman.

“Di beberapa titik sudah pada tahap air tanah juga terbatas. Tapi beberapa titik juga dekat dengan sungai dan ada yang berdekatan dengan laut,” katanya diwawancarai saat menghadiri Musda VI Golkar Kubu Raya pada Rabu (12/8/2026).

Franky menilai penggunaan alat untuk mengambil air dari sungai dan melakukan pemadaman dari udara merupakan langkah yang tepat dalam kondisi saat ini.

“Tidak ada pilihan, memang air sungai yang bisa membantu kita saat ini untuk mengatasi karhutla,” ujarnya.

Menurutnya pemerintah perlu memprioritaskan pengerahan sumber daya yang tersedia untuk pemadaman, terutama armada tangki air, dan peralatan pendukung lainnya.

Pembangunan parit atau normalisasi memang penting untuk mitigasi jangka panjang, tetapi dalam kondisi karhutla yang sedang berlangsung, sumber daya pemerintah sebaiknya lebih dahulu difokuskan pada penanganan titik api.

Baca Juga:

• Dinilai Masih Lemah, DPRD Dorong Bangun Sistem Pencegahan Dini Karhutla
• Demo DPRD Sintang, Massa Minta Bebaskan Terdakwa Karhutla

“Kalau situasi sekarang mungkin agak mendesak. Lebih baik effort-nya mengerahkan armada, tangki-tangki, helikopter untuk melakukan pemadaman,” katanya.

Franky juga menekankan pentingnya pencegahan. Ia meminta perusahaan perkebunan dan perusahaan hutan tanaman industri (HTI) tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.

Hal serupa juga ditujukan kepada masyarakat yang hendak membuka ladang.

“Sekali lagi memang yang harus kita tegaskan kali ini kepada perusahaan perkebunan atau perusahaan HTI, kemudian masyarakat yang membuka ladang, sekarang waktunya untuk berhenti,” tegasnya.

Menurut Franky, ketegasan pemerintah diperlukan agar sumber-sumber baru kebakaran tidak terus bermunculan selama kondisi cuaca masih kering.

Ia juga mendorong pemerintah memperkuat sistem peringatan dini dengan melibatkan masyarakat secara langsung.

Masyarakat, terutama petani, dinilai memiliki posisi penting untuk mendeteksi potensi kebakaran sejak awal.

“Termasuk penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti menyebabkan kebakaran tetap diperlukan, ” tegasnya.

Namun, ia menekankan pentingnya tindakan yang memberikan efek nyata sekaligus mencegah kebakaran berulang.

“Yang paling penting adalah pemerintah daerah terus mengadvokasi masyarakat untuk tidak, atau paling tidak menunda rencana untuk membuka lahan pada musim seperti sekarang,” pungkasnya. (rob)