Pontianak, BerkatnewsTV. Sengkarut manajemen di SMK Koperasi Pontianak semakin terkuak. Setelah guru-guru menuntut gaji dan haknya, ternyata ratusan juta penggunaan anggaran tidak dilaporkan. Bahkan, uang talangan Rp70 juta dari Dekopinwil Kalbar untuk mengatasi krisis keuangan di tahun 2025 tidak juga dikembalikan.
“Kami sangat menyayangkan BPP Sekolah Koperasi tidak bisa menyelesaikan permasalahan guru-guru. Ini terjadi lagi yang kedua kalinya,” ungkap Wakil Ketua Dekopinwil Kalbar, Rudi Hartono diwawancaarai wartawan, Rabu (15/7/2026).
Ia mengungkapkan kasus yang sama juga terjadi di tahun 2025 lalu. Guru – guru SMK Koperasi juga menuntut gaji dan haknya hingga melaporkan ke Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Kalbar.
“Pihak sekolah beralasan gaji dan hak guru belum terbayarkan dikarenakan krisis keuangan dan dana BOS belum keluar. Setelah kami lakukan mediasi dan rapat diambil lah keputusan Dekopinwil Kalbar membantu dana talangan sebesar Rp70 juta. Apalagi sudah diakhir tahun menjelang Natal. Tapi setelah keluar dari krisis keuangan sampai hari ini belum dikembalikan,” jelasnya.
Kebijakan membantu dana talangan karena SMK Koperasi bernaung dibawah Dekopinwil Kalbar. Sehingga pengangkatan serta SK Ketua Badan Penyelenggara Pendidikan (BPP) Sekolah Koperasi dikeluarkan oleh Dekopinwil Kalbar dan yang mengangkat Kepala Sekolah kewenangannya di BPP (Yayasan).
Namun Dekopinwil Kalbar menyayangkan sejak Rio Rahmadanu diangkat menjadi Ketua BPP Sekolah Koperasi tahun 2024, berbagai konflik dan polemik terus bermunculan.
Tak tinggal diam, Dekopinwil Kalbar turun langsung ke lapangan melakukan pemeriksaan terhadap tata Kelola manajemen dan keuangan di SMK Koperasi Pontianak termasuk anggaran tahun 2025.
Baca Juga:
- Guru SMK Koperasi Tuntut Pembayaran Honor
- Yayasan Akui Gaji Guru SMK Koperasi Masih Sisa Dua Bulan Diproses
Alhasil, Dekopinwil Kalbar mendapatkan bahwa sebenarnya saldo keuangan masih sangat besar dari berbagai pemasukan. Seperti saldo dari BPP lama ke BPP Baru Rp590.150, uang siswa yang belum bayar tahun 2025 Rp114 juta, uang siswa yang belum bayar tahun 2022 – 2023 Rp119 juta, Dana BOS Rp240 juta dan uang alumni Rp75 juta.
“Sehingga total kas di tahun 2025 sebesar Rp449 juta. Ini artinya tidak terjadi kekurangan dana. Sementara total pengeluaran diperkirakan berkisar 30 – 35 juta per bulan. Artinya tidak mungkin juga kalau terjadi krisis atau defisit anggaran. Dan sehrusnya bisa membayarkan gaji dan hak guru termasuk utang ke Dekopinwil Kalbar Rp70 juta,” tambah Ketua Harian Dekopinwil Kalbar, Wiwid Anggraini.
Tak hanya itu, Dekopinwil Kalbar juga mendapatkan berbagai temuan penggunaan keuangan yang dinilai tidak dapat dipertanggungjawabkan.
“Saat kami lakukan pemeriksaan ada beberapa pengeluaran yang kami temukan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Contoh uang untuk unsur pimpinan sebesar Rp45 juta. Di sini siapa dimaksud unsur pimpinan, tidak bisa dijelaskan secara spesifik. Dan ada beberapa pengeluaran yang tidak punya kwitansi asli,” beber Wiwid.
Pihaknya sambung Wiwid meminta agar segera dibuatkan laporan tertulis ke Dekopinwil Kalbar untuk penggunaan angggaran tahun 2025.
“Akan tetapi sampai bulan Juli 2026 ini tidak pernah dilaporkan,” ucapnya.
Dekopinwil Kalbar akan menggelar rapat untuk menyikapi sengkarut di SMK Koperasi. “Keputusannya apa nanti kami akan bawa dalam rapat,” tambah Rudi Hartono.(rob)
