Jakarta, BerkatnewsTV. Pemprov Kalbar menyatakan komitmennya mendukung penguatan tata kelola perdagangan karbon sektor kehutanan sebagai bagian dari upaya nasional menghadapi perubahan iklim sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi hijau.
“Kami berkomitmen memberikan dukungan penuh, termasuk mempermudah proses perizinan sesuai ketentuan serta memastikan seluruh pelaku usaha mematuhi standar keberlanjutan yang telah ditetapkan,” tegas Gubernur Kalbar, Ria Norsan usai menghadiri Penyerahan Persetujuan Menteri Kehutanan terkait Perdagangan Karbon dan Peresmian Indonesia Forestry Carbon Hub di Auditorium Dr. Soedjarwo, Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Senin (6/7/2026).
Menurut Ria Norsan, peresmian Indonesia Forestry Carbon Hub menjadi tonggak penting dalam mendukung pencapaian target Enhanced Nationally Determined Contribution (E-NDC) Indonesia melalui optimalisasi sektor kehutanan sebagai penyerap karbon utama.
“Peresmian Indonesia Forestry Carbon Hub merupakan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola perdagangan karbon nasional. Kalimantan Barat memiliki potensi hutan yang sangat besar, sehingga ini menjadi peluang untuk menghadirkan manfaat ekologis sekaligus manfaat ekonomi bagi masyarakat,” ujarnya.
Norsan tegaskan bagi Kalimantan Barat, perdagangan karbon bukan sekadar instrumen pelestarian lingkungan, tetapi juga peluang meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
“Kami menyambut baik kehadiran Indonesia Forestry Carbon Hub. Ini menjadi instrumen penting untuk mentransformasi cara kita mengelola hutan, bukan hanya menjaga kelestariannya, tetapi juga memberikan nilai ekonomi nyata bagi masyarakat dan daerah melalui mekanisme perdagangan karbon yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan,” katanya.
Tantangan Tata Kelola Karbon Semakin Kompleks
Sementara itu, Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni, usai menyerahkan secara simbolis Persetujuan Menteri Kehutanan kepada sejumlah pengembang proyek karbon, menyampaikan bahwa peluncuran Indonesia Forestry Carbon Hub menandai era baru tata kelola perdagangan karbon sektor kehutanan yang lebih terintegrasi, transparan, dan berdaya saing global.
Baca Juga:
- Menteri Perdagangan Pastikan Pasokan Pangan ke Kalbar Lancar
- 174 Kontainer Komoditi Kalbar Senilai Rp21 Miliar Diekspor Lewat Terminal Kijing
Menurutnya, sektor kehutanan merupakan kunci utama dalam pencapaian target E-NDC sekaligus target Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.
“Peresmian Indonesia Forestry Carbon Hub bukan sekadar seremoni, melainkan respons nyata pemerintah terhadap tantangan tata kelola karbon yang semakin kompleks. Kita ingin memastikan hutan Indonesia tidak hanya dipandang sebagai sumber kayu, tetapi juga sebagai aset ekonomi hijau yang mampu menghasilkan nilai ekonomi berkelanjutan bagi negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Ia menjelaskan, Indonesia Forestry Carbon Hub dirancang sebagai pusat data digital yang kredibel untuk memantau kinerja penyerapan karbon di seluruh Indonesia.
“Integrasi data tersebut diharapkan mampu meminimalkan praktik double counting sekaligus meningkatkan kepercayaan pasar karbon internasional terhadap kualitas kredit karbon Indonesia,” tuturnya.
Indonesia Forestry Carbon Hub Hadapi Perubahan Iklim
Utusan Khusus Presiden RI Bidang Ketahanan Energi dan Iklim, Hashim Djojohadikusumo menyatakan Indonesia Forestry Carbon Hub merupakan salah satu program pemerintah yang implementasinya berlangsung cepat dan menunjukkan hasil yang nyata.
“Saya dapat mengatakan bahwa program ini merupakan program yang sangat baik. Keberhasilannya lahir dari kolaborasi lintas kementerian, lintas lembaga, dan berbagai pemangku kepentingan yang bekerja bersama mewujudkan agenda nasional,” ujarnya.
Hashim juga mengungkapkan bahwa perjalanan membangun perdagangan karbon nasional tidaklah mudah. Berbagai tantangan, termasuk keraguan pasar karbon internasional, sempat dihadapi. Namun melalui kerja keras dan sinergi seluruh pihak, Indonesia kini berhasil membangun kepercayaan dunia.
“Masyarakat internasional mulai percaya bahwa pemerintah Indonesia tidak hanya menyampaikan komitmen, tetapi juga mampu menghadirkan implementasi nyata. Program ini sangat penting dalam memperkuat posisi Indonesia dalam agenda global penanganan perubahan iklim,” pungkasnya.(tmB)
