Pontianak, BerkatnewsTV. Gubernur Kalbar Ria Norsan mengungkapkan konflik sosial yang terjadi di Air Upas Kabupaten Ketapang bermotifkan persaingan usaha, kecemburuan sosial, dan aksi adu domba di tengah masyarakat.
Karenanya masalah ini harus ditangani dengan kehati-hatian. Dan saat ini sudah ditangani oleh Pemkab Ketapang Bersama aparat kepolisian.
”ini adalah masalah ketertiban di masyarakat yang berkaitan dengan dunia usaha. Kita harus hati-hati menanganinya karena melibatkan masyarakat kita sendiri. Jangan sampai mudah diadu domba,” kata Norsan.
Norsan ungkapkan itu dihadapan mahasiswa yang tergabung dalam Solmadapar saat unjuk rasa di Kantor Gubernur Kalbar pada Senin (27/4/2026).
Saat demo, mahasiswa menyampaikan beberapa tuntutan mulai dari konflik sosial di Air Upas hingga capaian pembangunan infrastruktur serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
“Bahwa pembakaran gudang tersebut justru berdampak pada menurunnya angka pencurian sawit di wilayah tersebut. Saat ini, kasus tersebut telah ditangani oleh pihak Polda Kalbar untuk proses hukum lebih lanjut dengan 2 orang terduga pelaku telah ditahan dan 1 orang masih buron berinisial J,” tambah Norsan.
Terkait kondisi infrastruktur di Kalbar, Norsan memaparkan data peningkatan kualitas jalan selama satu tahun dua bulan masa jabatannya (sejak dilantik Februari 2024 hingga April 2026).
Baca Juga:
- Ikadin Kalbar Imbau Demo Damai Tanpa Anarkis
- Aliansi Masyarakat Demo Kantor Gubernur. Krisantus: Pemprov Kalbar Dukung Penolakan Transmigrasi
“Jadi perlu saya sampaikan, di Tahun 2024 persentase jalan mantap berada di angka 61%, dan untuk Tahun 2026 (April) Angka tersebut naik menjadi 65%. Kemudian target 2029 pemerintah provinsi menargetkan 80% jalan mantap pada akhir masa jabatan,” jelasnya.
Nosan mengakui adanya kendala keterbatasan dana dari pusat. Namun tetap berkomitmen memperbaiki jalan provinsi yang rusak melalui kolaborasi bersama kepala daerah setempat (Bupati/Wali Kota) setempat.
Selain infrastruktur, sektor pembangunan manusia juga menjadi perhatian. Gubernur menyebutkan bahwa telah ada progress yang dilakukan guna memacu kualitas manusia di wilayah Kalimantan Barat. Yang mana pada saat ini telah berhasil menaikan IPM Kalbar dari 71,19 pada tahun 2024 menjadi 72,09 di tahun 2026.
Untuk menekan angka putus sekolah yang mencapai 25%, Pemprov Kalbar akan melibatkan sektor swasta melalui pendidikan vokasi dan penyediaan program Paket A, B, dan C bagi pekerja perusahaan yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah.
Ia pun mengajak seluruh pihak untuk mengedepankan dialog dalam menyelesaikan setiap persoalan. Ia meminta perwakilan mahasiswa untuk menyampaikan naskah tuntutan secara detail agar dapat dipelajari dan dijawab secara komprehensif oleh instansi terkait.
”Kita kan cari jalan keluar bersama-sama. Terima kasih kalian sudah membantu kami (dengan memberikan masukan). Mari kita kawal bersama pembangunan di Kalimantan Barat,” pungkasnya.(tmB)
