Ketapang, BerkatnewsTV. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Ketapang mendukung penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang bertujuan transparasi jumlah anggaran dan penggunannya.
“Dalam kebijakan anggaran kami mendukung penuh diterapkannya SIPD. Hal ini demi untuk akuntabilitas dan transparannya anggaran serta penyalahgunaan anggaran serta praktek-praktek penganggaran yang selama ini dianggap kurang transparan dan inprosuderal,” tegas Juru Bicara Fraksi PPP, Musyiawiri.
Maka Fraksi PPP tambah Musyiawiri berharap APBD Perubahan yang telah disahkan dapat menjawab berbagai permasalahan mendesak di Ketapang.
Baca Juga:
Perda APBD Perubahan tahun anggaran 2022 telah disahkan dan disetujui oleh 7 fraksi termasuk Fraksi PPP dalam pandangan akhirnya pada Selasa (23/8) dalam rapat paripurna di DPRD Ketapang.
Selain itu fraksi besutan Suharso Manoarfa ini juga mengingatkan tentang beberapa hal penting, antara lain pelaksanaan MTQ ke-30 tingkat provinsi yang akan dihelat di Ketapang maupun peningkatan harga TBS dan BBM subsidi.
“Selain itu juga menjawab persoalan tambahan pendapatan pegawai tenaga kesehatan, dan pendidikan (P3K), pemulihan ekonomi paska pandemi Covid-19, serta dapat meningkatkan ekonomi masyarakat seperti peningkatan harga TBS bagi petani sawit dan ketersediaan solar bagi nelayan dan angkutan sembako,” tambahnya.(naf)
