Pontianak, BerkatnewsTV. Setiap kepala daerah dan perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kalbar dituntut untuk membuat inovasi setiap tahunnya.
Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan pun memasang target seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Barat mampu meningkatkan predikat inovasi daerah pada tahun 2027.
Kepada seluruh bupati dan wali kota, agar pengembangan inovasi menjadi prioritas bersama sehingga seluruh daerah dapat meningkatkan predikatnya pada tahun mendatang. Pemerintah Provinsi melalui BAPPERIDA siap memberikan pendampingan dan fasilitasi untuk memperkuat kapasitas inovasi.
“Saya menargetkan tahun depan seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Barat bisa naik kelas. Untuk itu, diperlukan komitmen kepala daerah, perangkat daerah, dan seluruh pemangku kepentingan,” kata Norsan saat membuka GELORA (Gelar Orientasi dan Apresiasi) Inovasi Kalimantan Barat, Rabu (11/11/2026).
Termasuk setiap perangkat daerah ditargetkan menghasilkan dua hingga tiga inovasi setiap tahun, terutama pada bidang pelayanan dasar. Inovasi tersebut harus mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendorong PAD dan pertumbuhan ekonomi, serta berkontribusi dalam menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran,” tambahnya.
Baca Juga:
- Anak Muda Kalbar Presentasikan Inovasi Cegah Karhutla
- Dekopinwil Kalbar Dorong Sekolah Koperasi Inovasi Digitalisasi
“Inovasi merupakan tanggung jawab seluruh pimpinan perangkat daerah dan harus dibangun melalui kolaborasi lintas sector,” ujarnya.
Norsan menjelaskan, Indeks Inovasi Daerah mengukur dua aspek utama, yakni Satuan Pemerintah Daerah (SPD) yang menilai kapasitas dan kinerja pemerintah daerah serta Satuan Inovasi Daerah (SID) yang menilai kualitas inovasi yang dihasilkan.
Dari aspek tata kelola pemerintahan, komitmen pengembangan inovasi telah tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025–2029, khususnya melalui misi keempat tentang penguatan tata kelola pemerintahan yang demokratis, kompeten, serta berlandaskan prinsip good governance dan good government.
“Inovasi tidak boleh berhenti pada pemenuhan administrasi atau sekadar mengejar penghargaan. Inovasi harus menjadi bagian dari budaya kerja pemerintahan dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Untuk memperkuat ekosistem tersebut, tambah Norsan, Pemprov Kalbar terus mendorong penyusunan Rencana Induk Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah (RIPJ-PID), fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual, serta pemberian apresiasi kepada para inovator.(tmB)
