Pontianak, BerkatnewsTV. Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, mengungkapkan Kalbar memiliki potensi sumber pendapatan yang cukup besar, namun masih memerlukan pengelolaan yang lebih optimal agar dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah.
“Potensi Kalbar ini sangat banyak, tetapi belum semuanya kita optimalkan untuk memperoleh PAD. Karena itu, kita harus melihat kembali peluang-peluang yang ada dan bagaimana cara mengelolanya,” ungkapnya.
Hal itu disampaikan Krisantus saat menerima audiensi Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalbar di Ruang Kerja Wakil Gubernur Kalbar pada Senin (9/11/2026).
Krisantus berharap hasil kajian dan rekomendasi Pansus harus melampaui tataran administratif dan dapat diterjemahkan menjadi langkah kerja serta kebijakan yang benar-benar dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait.
“Saya berharap rekomendasi yang dihasilkan berdasarkan fakta di lapangan dapat menjadi kebijakan yang implementatif dan benar-benar dilaksanakan. Pemprov Kalbar juga berharap hasil rekomendasi Pansus ini dapat ditindaklanjuti menjadi kebijakan daerah,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya pendekatan proaktif atau jemput bola dalam menggali sumber pendapatan daerah, termasuk melalui komunikasi dan koordinasi langsung dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kalbar.
Baca Juga:
- Kalbar Lirik Potensi PAD dari Pelabuhan Kijing
- Potensi Kebocoran PAD Kalbar Rp3 Triliun, Pajak Air Permukaan Menjadi Sorotan
“Untuk potensi-potensi yang memiliki peluang besar meningkatkan PAD, kita harus jemput bola. Datangi perusahaan-perusahaan, lihat potensi yang bisa dioptimalkan, dan pastikan kewajiban mereka terhadap daerah berjalan sebagaimana mestinya,” jelasnya.
Fokus Empat Aspek
Ketua DPRD Kalbar Aloysius menyampaikan bahwa optimalisasi PAD merupakan langkah strategis untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam membiayai berbagai kebutuhan pembangunan.
Penguatan pendapatan daerah diperlukan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, penguatan ekonomi masyarakat, serta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kalbar.
Ia menjelaskan, Pansus Optimalisasi PAD memfokuskan kajiannya pada empat aspek utama, yakni peningkatan penerimaan pajak daerah, optimalisasi pemanfaatan aset milik pemerintah daerah, peningkatan kepatuhan terhadap pajak dan retribusi, serta evaluasi sektor-sektor yang memiliki potensi pendapatan.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa kebijakan peningkatan PAD harus tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan keberlangsungan dunia usaha.
“Peningkatan PAD harus dilakukan dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat. Jangan sampai kebijakan yang diambil justru memberatkan masyarakat dan dunia usaha. Peningkatan pendapatan harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik,” ujarnya.(rob)
