Kubu Raya, BerkatnewsTV. Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalbar, provinsi yang terparah dan terluas di Pulau Kalimantan. Data menunjukan, lahan gambut yang terbakar di Kalbar mencapai 38,319 hektare.
Sedangkan 8.019 hektare terjadi di Kalimantan Selatan, 7.635 hektare di Kalimantan Tengah, 2.715 hektare di Kalimantan Timur, dan 400 hektare di Kalimantan Utara.
“Karena itu, Kalimantan Barat tetap ditempatkan sebagai salah satu wilayah prioritas. Pemerintah meminta masyarakat dan pelaku usaha tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar dalam situasi cuaca dan tingkat kerawanan saat ini,” kata Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni di Markas Manggala Agni Daops Kalimantan VIII/Pontianak, di Kabupaten Kubu Raya, Senin, (24/8/26).
Raja Juli menyatakan akan mengerahkan sebanyak 700 ASN ke Kalbar untuk membantu penanganan karhutla di Kalbar.
“Secara nasional kami akan BKO-kan 5.000 ASN yang akan kita BKO-kan ke enam provinsi. Dan 2.200 diantaranya kita kirim ke Kalimantan. Khusus untuk Kalimantan Barat ada 700 ASN. Mereka dari daerah-daerah yang tidak terlalu terdampak karhutla, akan kita kirim ke sini,” ungkapnya.
Selain itu, ia akan menugaskan pejabat eselon I di Kementerian Kehutanan untuk berkantor di sejumlah daerah yang terdampak karhutla termasuk di Kalbar. Dan ia sendiri akan melakukan monitor serta mobile ke provinsi yang terdampak karhutla.
“Kantor saya akan mobile. Selain di enam provinsi saya juga akan berkantor ke Kalbar Bersama gubernur setempat untuk memonitor penanganan karhutla,” terangnya.
Selain ASN, Kementerian Kehutanan juga mengerahkan 758 personel Manggala Agni untuk penanganan karhutla di Pulau Kalimantan. Personel tersebut terdiri atas 265 personel di Kalimantan Barat, 208 personel di Kalimantan Tengah, 174 personel di Kalimantan Selatan, dan 111 personel di Kalimantan Timur.
“Diperlukan dukungan dan sinergi seluruh stakeholder, khususnya koordinasi dengan BMKG untuk memperoleh gambaran kondisi serta prakiraan cuaca terkini sebagai dasar pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC),” katanya.
Baca Juga:
- 463 Desa Lahan Gambut di Kalbar Resiko Tinggi Karhutla
- Karhutla Hanguskan Lebih 30 Hektare Lahan Gambut
Menurut dia, pemerintah tidak menunggu kebakaran membesar untuk bertindak. Pendekatan preventif, prediktif dan responsif terus diperkuat. Penurunan hotspot, kata dia, juga tidak boleh membuat seluruh pihak menurunkan kewaspadaan.
Raja Juli menyebut potensi pertumbuhan awan hujan diprakirakan muncul setelah 27 Agustus 2026. Namun, operasi modifikasi cuaca tetap akan dilakukan secara terukur dan adaptif dengan memperhatikan dinamika atmosfer serta perkembangan Karhutla di lapangan.
Pemerintah juga memperkuat dukungan untuk operasi pemadaman dari udara. Kementerian Kehutanan telah berkoordinasi dengan Pertamina untuk memastikan dukungan bahan bakar pesawat sehingga operasi water bombing dapat berjalan lancar.
“Penurunan hotspot tidak boleh diterjemahkan sebagai berakhirnya ancaman. Pada kawasan gambut, api dapat bertahan di bawah permukaan dan kembali memunculkan asap meski kebakaran di permukaan telah dipadamkan,” tegasnya.
Ia juga meminta penegakan hukum harus dilakukan secara tegas, terukur dan tidak pandang bulu terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran, baik perorangan maupun korporasi.
“Penanganan Karhutla perlu dilaksanakan secara preventif, prediktif dan responsif dengan mengutamakan deteksi dini, kecepatan respons, ketepatan penempatan sumber daya serta kesinambungan operasi,” ujarnya.
Sementara itu Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengatakan kawasan gambut yang luas menjadi tantangan tersendiri dalam penanganan Karhutla.
“Berdasarkan data sekitar 38.000 hektare kawasan terdampak kebakaran, atau sekitar 0,25 persen dari luasan yang menjadi perhatian,” ujarnya.
Pemerintah provinsi, kata Ria, akan memperkuat sosialisasi dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama dan unsur berpengaruh lainnya. Langkah itu diperlukan untuk membangun kesadaran kolektif agar pencegahan kebakaran tidak hanya bergantung pada kerja aparat di lapangan.(rob)
