Jakarta, BerkatnewsTV. Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TSBLP) atau Corporate Social Responsibility (CSR) Kalbar resmi terbentuk pada Kamis (9/7/2026).
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, mengapresiasi langkah Pemprov Kalbar menginisiasi sinkronisasi program TSBLP/CSR dengan agenda pembangunan daerah.
Menurutnya, keterlibatan sektor swasta merupakan instrumen penting untuk memperluas cakupan pembangunan yang belum sepenuhnya dapat dibiayai melalui APBD.
“Sinkronisasi program CSR dengan prioritas pembangunan daerah akan memberikan nilai tambah yang besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” katanya.
Ia juga mendorong seluruh perusahaan agar menyusun program CSR yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Daerah sehingga setiap kontribusi dunia usaha dapat memberikan dampak yang lebih terukur, tepat sasaran, dan mendukung percepatan pembangunan Kalimantan Barat.
Agus Fatoni menyaksikan peluncuran Forum TSBLP/CSR yang ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama oleh Gubernur Kalbar, Wagub Kalbar yang juga disaksikan bupati dan wali kota se-Kalbar pada Kamis (9/7/2026) di Jakarta.
“Kita ingin memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha agar pembangunan di Kalbar dapat berjalan lebih cepat, merata, dan berkelanjutan. TSBLP atau CSR harus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Gubernur Kalbar Ria Norsan.
Norsan menyampaikan sejumlah capaian pembangunan daerah yang menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat meningkat dari 5,39 persen pada 2025 menjadi 6,14 persen pada 2026.
Kondisi infrastruktur juga mengalami peningkatan dengan tingkat kemantapan jalan provinsi mencapai 65,06 persen, naik dari sekitar 60 persen pada awal masa kepemimpinannya.
Baca Juga:
- Kalbar Dapat Rp6 Miliar Atas Penghargaan Kendalikan Inflasi dan Pembiayaan Kreatif
- Selaraskan CSR Dengan Pembangunan Daerah
Sementara itu, cakupan layanan air minum telah mencapai 84,30 persen dan angka kemiskinan berhasil ditekan menjadi 6,16 persen.
Meski demikian, Norsan mengakui kapasitas fiskal daerah masih terbatas. Rasio kemandirian keuangan daerah tercatat sebesar 0,51 dengan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah sebesar 0,97 sehingga diperlukan dukungan nyata dari sektor swasta melalui program-program CSR yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah.
Untuk itu, Pemprov Kalbar akan menyusun daftar program prioritas TSBLP Tahun Anggaran 2027 berdasarkan usulan perangkat daerah, mencakup berbagai sektor strategis, antara lain pertambangan, perkebunan, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pemerintahan desa, hingga pembangunan infrastruktur dasar.
Menurut Norsan pelaksanaan CSR tidak hanya berorientasi pada kegiatan sosial seremonial, tetapi harus diarahkan pada pembangunan yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat.
“Kami mengarahkan agar perusahaan, khususnya yang bergerak di sektor sumber daya alam, mengalokasikan sebagian program CSR untuk mendukung pembangunan jalan desa, jembatan, irigasi, penyediaan air bersih, fasilitas publik, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta peningkatan kualitas pemerintahan desa,” tegasnya.
Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus Kurniawan, menegaskan perusahaan tidak cukup hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya.
“Kami masih menemukan kawasan kumuh yang berada di sekitar wilayah operasional perusahaan. Kondisi ini harus menjadi perhatian serius. Perusahaan harus ikut membangun lingkungan sekitar agar masyarakat benar-benar merasakan manfaat kehadiran investasi,” tegasnya.
Ia juga memberikan perhatian khusus kepada sejumlah perusahaan di wilayah Ketapang, Sambas, dan Kapuas Hulu yang dinilai belum optimal menjalankan program CSR, terutama dalam pembenahan lingkungan sekitar.
“Pemerintah tidak akan ragu melakukan evaluasi apabila komitmen perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan tidak dijalankan sebagaimana mestinya,” ujarnya.(tmB)
